Yurisprudensi Mahkamah Agung Kasus Pidana Tahun 1962 – 2005
Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Pidana Tahun 1962 Sampai Tahun 2005
|
Jenis |
Nomor | Tahun |
Tentang |
|
| Yurisprudensi Pidana | 536K/PID/2005 | 2005 | PERBUATAN PANITIA ANGGARAN YANG MENYUSUN DRAFT ATAU KONSEP ANGGARAN BELANJA DENGAN TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAB SUATU KONSEP TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH YANG SAH, MISALNYA MEMBAYAR ATAU MENERIMA UANG, BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM | |
| Yurisprudensi Pidana | 45PK/PID/HAM AD HOC/2004 | 2004 | TERPIDANA/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERMOHONANNYA MENGAJUKAN “BUKTI BARU (NOVUM)” BERUPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG-RI YANG BERKEKUARAN HUKUM TETAP BAHWA TERDAKWA BUPATI KOVALIMA DAN BUPATI LIQUISA SERTA PANGLIMA PP I SEBAGAI BAWAHAN GUBERNUR (TERPIDANA) DINYATAKAN “TIDAK TERBUKTI” MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT EX PASAL 42 UU NO 26 TAHUN 2000 | |
| Yurisprudensi Pidana | 218K/PID/2004 | 2004 | BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, BAHWA JUDEX FACTIE DENGAN MELAWAN HAK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT ALAT BUKTI BERUPA SURAT-SURAT YANG DIAJUKAN DIMUKA PERSIDANGAN, BAHWA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ADALAH RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN PERDATA | |
| Yurisprudensi Pidana | 830K/PID/2003 | 2003 | JUDEX FACTIE SUDAH TEPAT DAN BENAR DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN PENYALAH GUNAAN BLBI SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SDR. WIRYATIN NUSA (KEPALA CABANG KPO PT. BANK UMUM SERVITIA TBK) | |
| Yurisprudensi Pidana | 38PK/PID/2003 | 2003 | TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN YANG NYATA KARENA JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEADILAN BAGI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI | |
| Yurisprudensi Pidana | 27PK/PID/2003 | 2003 | PUTUSAN JUDEX FACTIE KASASI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, BAHWA PEMNUKTIAN TERHADAP UNSUR MEMPERDAYA PUBLIK ATAU SESEORANG, NAMUN SESEORANG TERSEBUT TIDAK PERNAH DIDENGAR KETERANGANNYA DIMUKA PERSIDANGAN, KETERANGAN SAKSI YANG DIDENGAR DARI ORANG LAIN HARUS DIKATEGORIKAN SEBAGAI TESTIMONIUM DE AUDITU DAN KARENANYA TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI | |
| Yurisprudensi Pidana | 35K/PID/2002 | 2002 | PUTUSAN PRA PERADILAN MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PERMOHONAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK KONEKSITAS DALAM PERKARA KORUPSI YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TERSANGKA YANG HARUS DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER BERSAMA-SAMA DENGAN TERSANGKA YANG HARUS DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAPAT DIKASASI | |
| Yurisprudensi Pidana | 1900K/PID/2002 | 2002 | JUDEX FACTIE TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM, PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN YANG BERSIFAT PENGHARGAAN TENTANG SUATU KENYATAAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN PADA TINGKAT KASASI | |
| Yurisprudensi Pidana | 1696K/PID/2002 | 2002 | BAHWA TINDAKAN PRESIDEN KOMISARIS (TERDAKWA) YANG MENANDA TANGANI “MRNIA DAN AKTA PERDAMAIAN” DENGAN MENYERAHKAN SELURUH ASSET BANK MODERN SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN UTANGNYA KEPADA NEGARA/BPPN, MERUPAKAN TINDAKAN DALAM RUANG LINGKUP PERDATA ADALAH TIDAK DAPAT MENGHILANGKAN/MENGHAPUS “SIFAT MELAWAN HUKUMNYA” PERBUATAN PIDANANYA PENYALAHGUNAAN DANA BLBI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA | |
| Yurisprudensi Pidana | 991K/PID/2001 | 2001 | JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, TERUTAMA HUKUM PEMBUKTIAN YAITU HANYA MEMPERHATIKAN KETERANGAN SEORANG SAKSI, SEMENTARA HAK-HAK SAKSI LAINNYA DIABAIKAN SEKALIPUN SEMUA SAKSI DISUMPAH MENURUT AGAMANYA MASING-MASING (ANAS TESTIS NULL US TESTIS) | |
| Yurisprudensi Pidana | 202K/PID/2001 | 2001 | JUDEX FACTIE TIDAK TEPAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DALAM SURAT DAKWAAN, KARENA DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM MENYEBUTKAN BAHWA GANJA BUKAN TANAMAN, AKAN DAPAT MENIMBULKAN KERANCUAN PENGERTIAN, YANG BERAKIBAT DAKWAAN MENJADI KABUR, BAHWA DAKWAAN YANG TIDAK JELAS/KABUR HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM | |
| Yurisprudensi Pidana | 1572K/PID/2001 | 2001 | JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA PASAL 185 AYAT(6) KUHAP, JUDEX FACTIE TIDAK MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG DISUSUN SECARA RINGKAS MENGENAI FAKTA DAN KEADAAN SERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG YANG MENJADI DASAR PENENTU KESALAHAN TERDAKWA PASAL 197 AYAT(1) SUB(d) | |
| Yurisprudensi Pidana | 972K/PID/2000 | 2000 | DALAM HAL UNSUR MEMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM TELAH TERBUKTI, MAKA TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA “PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, SEHINGGA KEPADA TERDAKWA TERSEBUT HARUSLAH DIJATUHI HUKUMAN” | |
| Yurisprudensi Pidana | 78PK/PID/2000 | 2000 | BAHWA SESEORANG YANG TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI KOMISARIS PADA SUATU PERUSAHAAN DIMANA APABILA PERUSAHAAN TERSEBUT MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM TIDAKLAH DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADANYA, KALAUPUN SEBELUM KEDUDUKANNYA SELAKU KOMISASRIS PADA PERUSAHAAN TERSEBUT | |
| Yurisprudensi Pidana | 144K/PID/2000 | 2000 | BAHWA OLEH KARENA AKTA OTENTIK YANG MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BAIK DALAM DAKWAAN KESATU MAUPUN DAKWAAN KEDUA TIDAK TERPENUHI MAKA DENGAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH DAKWAAN-DAKWAAN KESATU DAN KEDUA KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN-DAKWAAN ITU | |
| Yurisprudensi Pidana | 1378K/PID/2000 | 2000 | BAHWA MENURUT PENDAPAT MAHKAMAH AGUNG TELAH TERBUKTI BAHWA PERBUATAN TERDAKWA BUKAN HANYA SEKEDAR MEMILIH ATAU MENYIMPAN SHABU-SHABU/PSIKOTROPIKA TERSEBUT. SEHINGGA PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI RUMUSAN PASAL 60 AYAT(1) SUB C UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA | |
| Yurisprudensi Pidana | 1156K/PID/2000 | 2000 | PERBUATAN PEMOHON KASASI YANG BELUM MEMBERIKAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN ADALAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 18 AYAT(3) KUHAP, SEBAB PEMBERIAN TEMBUSAN TERSEBUT HARUS DIBERIKAN SEGERA SETELAH PENANGKAPAN DILAKUKAN, SEDANGKAN TERNYATA PENANGKAPAN BELUM DILAKUKAN ATAS PEMOHON KASASI | |
| Yurisprudensi Pidana | 055PK/PID/1996 | 1996 | DENGAN MENDASARKAN PADA PERTIMBANGAN DARI MAHKAMAH AGUNG SENDIRI DAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE YANG DINILAI TELAH TEPAT DAN BENAR SERTA DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG SENDIRI, MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA PENINJAUAN KEMBALI INI MENYATAKAN TELAH CUKUP BUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, BAHWA TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN KESATU PASAL 160 JO PASAL 164 AYAT (1) KUHP DAN DAKWAAN KEDUA PASAL 161 AYAT (1) KUHP, OLEH KARENA ITU ATAS KESALAHAN TERSEBUT TERDAKWA HARUS DIJATUHI PIDANA | |
| Yurisprudensi Pidana | 0395K/PID/1995 | 1995 | BAHWA DENGAN BERJALANNYA WAKTU YANG BEGITU PANJANG DIMANA TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK TELAH MENGALAMI PERUBAHAN YANG SANGAR MENDASAR, MAKA HAKIM DALAM MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG HARUS MEMPERHATIKAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG KONKRIT | |
| Yurisprudensi Pidana | 863K/PID/1994 | 1994 | MENGENAI BERAT RINGANNYA PIDANA ADALAH WEWENANG JUDEX FACTI YANG TIDAK TUNDUK PADA KASASI, KECUALI APABILA JUDEX FACTI MENJATUHKAN PIDANA MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG ATAU PIDANA DIJATUHKAN TANPA PERTIMBANGAN YANG CUKUP. HUKUMAN YANG DIJATUHKAN ADALAH 4 TAHUN DAN 6 BULAN, JADI MASIH KURANG DARI 8 TAHUN | |
| Yurisprudensi Pidana | 1575K/PID/1992 | 1992 | PASAL 187 KUHP (DAKWAAN KE-1)SEHARUSNYA TIDAK SECARA KUMULATIF DIDAKWAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN PASAL 164 KUHP (DAKWAAN KE-2), KARENA TINDAK PIDANA EX PASAL 187 KUHP ADALAH DALAM HAL PARA TERDAKWA DIDAKWA SEBAGAI PELAKUNYA, SEDANGKAN TINDAK PIDANA EX PASAL 164 KUHP ADALAH DALAM HAL PARA TERDAKWA DIDAKWA MENGETAHUI ORANG LAIN BERMUFAKAT AKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM PASAL 187 KUHP | |
| Yurisprudensi Pidana | 1047K/PID/1992 | 1992 | BAHWA DARI KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERUTAMA NOTARIS, TERBUKTI DIA DIPAKSA OLEH TERDAKWA AYOK UNTUK MEMBUAT AGAR ISI AKTA NOTARIS TANGGAL 20 JANUARI 1983 NO. 138 TERSEBUT MENYIMPANG DARI SURAT WASIAT, MESKIPUN NOTARIS R. SOEKIONO DANOESASTRO MENCABUT KETERANGANNYA YANG TERCANTUM DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DIDEPAN PERSIDANGAN | |
| Yurisprudensi Pidana | 1104K/PID/1990 | 1990 | JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, SEBAB KORBAN JATUH KARENA TERSEREMPET OLEH PENGENDARA SEPEDA YANG DIDEPANNYA DAN KARENA JATUHNYA KEKANAN MAKA KORBAN TERGILAS OLEH RODA BUS YANG DIKEMUDIKAN TERDAKWA, TERNYATA KENDARAAN BUS YANG DIKEMUDIKAN TERDAKWA BERADA DIJALUR YANG BENAR ATAU DISEBELAH KIRI, SEHINGGA TIDAK TERBUKTI TIDAK ADANYA UNSUR KELALAIAN, KEALPAAN PADA DIRI TERDAKWA DAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI SENDIRI | |
| Yurisprudensi Pidana | 1828K/PID/1989 | 1989 | PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG KARENA JABATAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM TIDAK TERIKAT PADA TENGGANG WAKTU, PUTUSAN KASASI TERHADAP PERMOHONAN KASASI OLEH JAKSA AGUNG KARENA JABATAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM TIDAK MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM | |
| Yurisprudensi Pidana | 1036K/PID/1989 | 1989 | KARENA SEMENJAK TERDAKWA TELAH SADAR MENGETAHUI, BAHWA CEK-CEK YANG DIBERIKAN KEPADA SAKSI KORBAN TIDAK ADA DANANYA ATAU DIKENAL SEBAGAI CEK KOSONG, TUDUHAN “PENIPUAN” HARUS DIANGGAP TERBUKTI | |
| Yurisprudensi Pidana | 736K/PID/1988 | 1988 | DALAM AMAR PUTUSAN CUKUP DISEBUTKAN BAHWA TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN KEJAHATAN. MEMPUNYAI, MENARUH, MEMAMERKAN, MEMAKAI DAN MENYEDIAKAN UNTUK DIPAKAI ALAT UKUR, TAKARAN, TIMBANGAN ATAU ALAT PERLENGKAPAN YANG TIDAK TERTANDA TERASAH YANG BERLAKU ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DISERTAI DENGAN KETERANGAN PENGESAHAN YANG BERLAKU. PASAL-PASAL DAN UNDANG-UNDANG YANG DILANGGAR TIDAK PERLU DICANTUMKAN DALAM AMAR PUTUSAN | |
| Yurisprudensi Pidana | 1804K/PID/1988 | 1988 | DALAM ILMU HUKUM PIDANA “MENYURUH LAKUKAN” MENGANDUNG ARTI, BAHWA SI PELAKU LANGSUNG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA PIDANA, PADAHAL DALAM PERKARA INI KEADAANNYA TIDAK DEMIKIAN, DENGAN MELIHAT SEGALA BUKTI SEHUGUNGAN DENGAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA SUDAH JELAS APA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA ADALAH SUATU PERBUATAN YANG LANGSUNG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA. JADI TERDAKWA ADALAH PELAKU LANGSUNG DAN BUKAN MENYURUH LAKUKAN SEPERTI PENDAPAT JUDEX FACTI | |
| Yurisprudensi Pidana | 169K/PID/1988 | 1988 | PUTUSAN PENGADILAN TINGGI HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MENCANTUMKAN DENGAN LENGKAP IDENTITAS TERDAKWA DALAM AMAR PUTUSANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 197 AYAT 1 SUB b KUHAP. DAN JUGA TIDAK MENCANTUMKAN TENTANG STATUS TAHANAN TERDAKWA DALAM AMAR PUTUSANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 197 AYAT 1 SUB k KUHAP. MAKA SEHARUSNYA PENGADILAN TINGGI DIPERINTAHKAN LAGI UNTUK MEMUTUS PERKARA TERSEBUT, NAMUN MENGINGAT AZAS PERADILAN YANG CEPAT, MAHKAMAH AGUNG AKAN MENGADILI SENDIRI PERKARA TERSEBUT | |
| Yurisprudensi Pidana | 620K/PID/1987 | 1987 | PENGADILAN TELAH SALAH MENERAKAN HUKUM BAHWA UANG PENGGANTI YANG DAPAT DIWAJIBKAN KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK DIBAYAR TIDAK BOLEH MELEBIHI HARTA BENDA YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI TERSEBUT | |
| Yurisprudensi Pidana | 1690K/PID/1987 | 1987 | PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YANG MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN TINGGI TIDAK BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA HARUS DIBATALKAN KARENA BERDASARKAN PASAL 27 KUHAP PENGADILAN TINGGI BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN UNTUK PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI | |
| Yurisprudensi Pidana | 693K/PID/1986 | 1986 | DALAM DAKWAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (GEKWALIFICEERDE DIEFSTAL), DENGAN SENDIRINYA PENCURIAN-PENCURIAN YANG LEBIH RINGAN TERMASUK DI DALAMNYA, I.C. PASAL 363 (1) KE-4 KUHP | |
| Yurisprudensi Pidana | 464K/PID/1985 | 1985 | MENURUT YURISPRUDENSI TETAP TERHADAP PUTUSAN PRA-PERADILAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN KASASI | |
| Yurisprudensi Pidana | 325K/PID/1985 | 1985 | DAKWAAN YANG HANYA MENYEBUTKAN, BAHWA TERDAKWA TELAH MENJUAL SAWAH DENGAN HARGA Rp. 1.500.000,- YANG TERNYATA TANAH TERSEBUT TIDAK ADA, BUKAN MERUPAKAN DELIK PENIPUAN EX PASAL 378 KUHP ATAUPUN TINDAK PIDANA LAINNYA, MELAINKAN MERUPAKAN MASALAH KEPERDATAAN BIASA, SEHINGGA MESKIPUN HAL ITU TERBUKTI DILAKUKAN OLEH TERDAKWA, IA HARUS DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN HAK TERDAKWA HARUS DIPULIHKAN DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA | |
| Yurisprudensi Pidana | 1295K/PID/1985 | 1985 | KESENGAJAAN UNTUK MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ALAT YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERSEBUT DAN TEMPAT PADA BADAN KORBAN YANG DILUKAI ALAT ITU | |
| Yurisprudensi Pidana | 1205K/PID/1985 | 1985 | TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM PASAL 310 (2) KUHP, KARENA KATA-KATA TERSEBUT TERDAKWA TULIS DALAM SURAT KONTRA MEMORI BANDING YANG DITUJUKAN KEPADA PENGADILAN TINGGI AGAMA, TANPA MAKSUD UNTUK DIKETAHUI OLEH UMUM | |
| Yurisprudensi Pidana | 1130K/PID/1985 | 1985 | APABILA TERDAKWA TIDAK MENGETAHUI, MENDUGA/MENYANGKA BARANG-BARANG TERSEBUT BERASAL DARI KEJAHATAN MAKA KARENA ITU SALAH SATU UNSUR DARI PASAL 480 KUHP TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN. OLEH KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN DAN BUKAN DILEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM | |
| Yurisprudensi Pidana | 818K/PID/1984 | 1984 | WALAUPUN YANG DITUDUHKAN ADALAH PASAL 310 KUHP, TERDAKWA DAPAT DIPERSALAHKAN DAN DIHUKUM KARENA MELANGGAR PASAL 315 KUHP | |
| Yurisprudensi Pidana | 808K/PID/1984 | 1984 | DAKWAAN TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM | |
| Yurisprudensi Pidana | 731K/PID/1984 | 1984 | PERKARA INI SEHARUSNYA DIPERIKSA DENGAN ACARA SINGKAT KARENA TERDAKWA DITUNTUT BERDASARKAN DAKWAAN PASAL 310 (1) KUHP | |
| Yurisprudensi Pidana | 628K/PID/1984 | 1984 | PENGADILAN TINGGI SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA INI SEHARUSNYA MENUNGGU DULU PUTUSAN PENGADILAN YANG AKAN MENENTUKAN STATUS PEMILIKAN TANAH DAN RUMA TERSEBUT MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI | |
| Yurisprudensi Pidana | 618K/PID/1984 | 1984 | PENJUALAN BARANG-BARANG JAMINAN MILIK SAKSI OLEH TERDAKWA TANPA IZIN SAKSI TERSEBUT MERUPAKAN PENGGELAPAN | |
| Yurisprudensi Pidana | 606K/PID/1984 | 1984 | ISI DAKWAAN BERSIFAT ALTERNATIF, MESKIPUN YANG TERTULIS ADALAH KESATU DAN KEDUA, KARENA KEJAHATAN YANG DIDAKWAKAN ADALAH SAMA | |
| Yurisprudensi Pidana | 592K/PID/1984 | 1984 | TERDAKWA DIBEBASKAN DARI DAKWAAN KARENA UNSUR MELAWAN HUKUM TIDAK TERBUKTI | |
| Yurisprudensi Pidana | 531K/PID/1984 | 1984 | PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MERUPAKAN PENGGELAPAN, TETAPI SUATU KASUS PERDATA | |
| Yurisprudensi Pidana | 039K/PID/1984 | 1984 | HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA TERDAKWA DENGAN SAKSI MERUPAKAN HUBUNGAN PERDATA DALAM BENTUK PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SYARAT PEMBAYARAN DALAM TEMPO 1 (SATU) BULAN, YANG TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN EX PASAL 378 KUHP | |
| Yurisprudensi Pidana | 561K/PID/1982 | 1982 | MESKIPUN MENURUT YURISPRUDENSI PASAL 184 AYAT 1 KUHP BERLAKU BAGI SEORANG SUAMI YANG TIDAK TUNDUK PADA PASAL 27 RW, HAL INI TIDAKLAH BERARTI BAHWA UNTUK DIINDAHKANNYA PENGADUAN DARI SUAMI YANG DIPERMALUKAN HARUS TERLEBIH DULU ADA PERCERAIAN ANTARA DIA DAN ISTERINYA YANG BERZINA ITU | |
| Yurisprudensi Pidana | 496K/PID/1982 | 1982 | KARENA TERGULINGNYA TRUCK TIDAK SEMATA-MATA TANGGUNG JAWAB TERDAKWA, TERDAPAT ALASAN PEMAAF UNTUK MENGHAPUSKAN KESALAHANNYA | |
| Yurisprudensi Pidana | 487K/PID/1982 | 1982 | DALAM PERKARA INI YANG HARUS DITERAPKAN ADALAH HUKUM ACARA PIDANA YANG LAMA, KARENA BAIK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAUPUN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DIJATUHKAN SEBELUM KUHAP BERLAKU YAITU TANGGAL 31 DESEMBER 1981 | |
| Yurisprudensi Pidana | 119K/PID/1982 | 1982 | TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN BANDING OLEH JAKSA, KECUALI DAPAT DIBUKTIKAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT SEBENARNYA ADALAH PEMBEBASAN TIDAK MURNI, HAL MANA HARUS DIURAIKAN OLEH JAKSA DALAM MEMORI BANDING | |
| Yurisprudensi Pidana | 086K/PID/1982 | 1982 | KARENA DAKWAAN PERTAMA (PS 317 KUHP) DAN DAKWAAN KEDUA (PS 311 KUHP) ADALAH SEJENIS, DAKWAAN-DAKWAAN TERSEBUT SEHARUSNYA BERSIFAT ALTERNATIF. OLEH KARENA ITU, DENGAN TELAH TERBUKTINYA DAKAWAAN PERTAMA, DAKWAAN KEDUA TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LAGI | |
| Yurisprudensi Pidana | 727K/KR/1981 | 1981 | DALAM HAL VERZET, PENGADILAN HARUS MELAKUKAN PEMERIKSAAN POKOK PERKARANYA DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG ITU | |
| Yurisprudensi Pidana | 577K/KR/1981 | 1981 | DENGAN TUDUHAN “MENYURUH MELAKUKAN” PENCURIAN, ORANG YANG DISURUH HARUS ORANG YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN ATAS PERBUATANNYA | |
| Yurisprudensi Pidana | 492K/KR/1981 | 1981 | PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN, BAHWA TUDUHAN YANG SAMAR-SAMAR/KABUR HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM | |
| Yurisprudensi Pidana | 462K/KR/1981 | 1981 | TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI DAPAT JUGA DIJATUHKAN HUKUMAN BERSYARAT | |
| Yurisprudensi Pidana | 076K/KR/1981 | 1981 | PIDANA YANG DIJATUHKAN KARENA TINDAK PIDANA PASAL 23 (5) JO PASAL 36 (5) SUB b UU NOMOR 9 TAHUN 1976 HARUSLAH KUMULATIF PIDANA BADAN DAN DENDA | |
| Yurisprudensi Pidana | 001PK/KR/1981 | 1981 | PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JANDA DARI SI KORBAN TIDAK DAPAT DITERIMA | |
| Yurisprudensi Pidana | 405K/KR/1980 | 1980 | MESKIPUN TERDAKWA HANYA BANDING SEPANJANG MENYANGKUT BARANG BUKTI, TETAPI KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BERISI PEMBEBASAN DARI SEGALA TUDUHAN, TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIAJUKAN | |
| Yurisprudensi Pidana | 354K/KR/1980 | 1980 | DALAM PERKARA INI (PASAL 359 KUHP) KESALAHAN SI KORBAN, ANDAI KATA ADA, TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA | |
| Yurisprudensi Pidana | 336K/KR/1980 | 1980 | KEBERATAN PEMOHON KASASI TERHADAP PENOLAKAN PENGADILAN TINGGI TERHADAP PERMINTAANNYA AGAR PEMERIKSAAN PERKARANYA DITUNDA DULU DENGAN MEMERINTAHKAN KEPADA SAKSI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PENGADILAN NEGERI, TIDAK DAPAT DIBERNARKAN KARENA TIDAK ADA PERSOALAN PRAYUDISIAL (PRAEJUDICIEEL GESCHIL) | |
| Yurisprudensi Pidana | 329K/KR/1980 | 1980 | SURAT PENETAPAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN AGAMA DI BOGOR TIDAK DAPAT DIPANDANG SEBAGAI AKTE OTENTIK YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 266 KUHP | |
| Yurisprudensi Pidana | 209K/KR/1980 | 1980 | KWALIFIKASI KEJAHATAN TERSEBUT PADA PASAL 193 KUHP ADALAH KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN BANGUNAN UNTUK LALU LINTAS TIDAK DAPAT DIPAKAI | |
| Yurisprudensi Pidana | 205K/KR/1980 | 1980 | KESALAHAN PIHAK LAIN (KORBAN) TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN PENUNTUT KASASI | |
| Yurisprudensi Pidana | 170K/KR/1980 | 1980 | PERBUATAN TERTUDUH, YANG SETELAH BIS ITU MENYEREMPET KENDARAANNYA MENGEJAR BIS, MENGHENTIKANNYA, MENYURUH SOPIRNYA TURUN DAN KEMUDIAN MEMUKULNYA SEHINGGA PINGSAN, BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN UNTUK MELINDUNGI DIRI TERMAKSUD DALAM PASAL 49 KUHP DAN PENYEREMPETAN TERSEBUT JUGA BUKAN MERUPAKAN SERANGAN TERMAKSUD DALAM PASAL ITU | |
| Yurisprudensi Pidana | 167K/KR/1980 | 1980 | KWALIFIKASI DARI PADA TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM PASAL 385 (1) KUHP ADALAH “DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM TELAH MENJUAL HAK TANAH INDONESIA, SEDANG IA TAHU ORANG LAIN YANG BERHAK ATAS TANAH TERSEBUT” | |
| Yurisprudensi Pidana | 157K/KR/1980 | 1980 | KWALIFIKASI DARI TINDAK PIDANA TERSEBUT DALAM PASAL 355 AYAT 1 KE 1 KUHP ADALAH “DENGAN MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN PERLAKUAN YANG TIDAK MENYENANGKAN ATAU DENGAN ANCAMAN KEKERASAN BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN SUPAYA TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU” | |
| Yurisprudensi Pidana | 053K/KR/1980 | 1980 | MENGENAI UKURAN HUKUMAN DALAM PERKARA INI DALAH WEWENANG JUDEX FACTIE, YANG TIDAK TUNDUK PADA KASASI | |
| Yurisprudensi Pidana | 468K/KR/1979 | 1979 | KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT KASASI TIDAK DAPAT DIBENARKAN KARENA HAL YANG DIKEMUKAKAN ADALAH HAL BARU YANG TIDAK PERNAH DIAJUKAN KEPADA JUDEX FACTIE (NOVUM) | |
| Yurisprudensi Pidana | 435K/KR/1979 | 1979 | KEBERATAN PENUNTUT KASASI : “BAHWA PASAL 279 KUHP ADALAH MERUPAKAN PASAL YANG BERLAKU BAGI PERKAWINAN YANG MONOGAMI, SEDANG PENUNTUT KASASI TIDAK TERIKAT DENGAN PERKAWINAN MONOGAMI, TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENUNTUT KASASI I YANG MASIH TERIKAT TALI PERKAWINAN DENGAN RUBAIDAH, TIDAK DAPAT KAWIN LAGI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 9 UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN, KECUALI MEMENUHI BERBAGAI PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 3 AYAT 2, PASAL 4 DAN 5 UNDANG-UNDANG INI | |
| Yurisprudensi Pidana | 284K/KR/1979 | 1979 | KARENA DALAM TUDUHAN II DITUDUHKAN PASAL 385 KE 1 KUHP YAITU TINDAK PIDANA MENGENAI A.L. “INDONESISCH GEBRUIKSRECHT”, PADA HAL TANAH DALAM PERKARA ADALAH TANAH “EIGENDOM”, TERTUDUH HARUS DIBEBASKAN DARI TUDUHAN II TERSEBUT | |
| Yurisprudensi Pidana | 277K/KR/1979 | 1979 | PERTANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS SUATU TULISAN YANG MENGANDUNG PERNYATAAN SEPERTI TERMAKSUD DALAM PASAL 310 (2). 311 KUHP DILETAKKAN PADA PENULISNYA (TERDAKWA) DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN PADA PENANGGUNG JAWAB SURAT KABAR SEPERTI DIMAKSUD OLEH UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN POKOK PERS. FITNAH MERUPAKAN SUATU PENCEMARAN TERTULIS (SMAADSCHRIFT) APABILA TERDAKWA DIPERBOLEHKAN MEMBUKTIKAN KEBENARAN DARI PADA TUDUHAN YANG TERCANTUM DALAM TULISANNYA TETAPI IA TIDAK DAPAT MEMBUKTKANNYA, DAN TUDUHAN ITU DILAKUKAN BERTENTANGAN DENGAN APA YANG DIKETAHUINYA | |
| Yurisprudensi Pidana | 248K/KR/1979 | 1979 | BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 DARURAT/1955 PERKARA EKONOMI HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH 3 ORANG HAKIM | |
| Yurisprudensi Pidana | 245K/KR/1979 | 1979 | BERDASARKAN PASAL 26 B RO BARANG-BARANG BUKTI YANG TERHADAPNYA DILAKUKAN PERBUATAN PIDANA HARUS DINYATAKAN DIRAMPAS | |
| Yurisprudensi Pidana | 242K/KR/1979 | 1979 | KEBERATAN PENUNTUT KASASI, BAHWA SAKSI-SAKSI TIDAK DIHADAPKAN KEPERSIDANGAN, TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA HAL TERSEBUT ADALAH WEWENANG JUDEX FACTI DALAM MENILAI PEMBUKTIAN | |
| Yurisprudensi Pidana | 204K/KR/1979 | 1979 | PERBUATAN TERDAKWA MENGGELAPKAN UANG PEMERINTAH DAERAH TETAP MERUPAKAN TINDAK PIDANA WALAUPUN ANTARA TERDAKWA DAN KEPALA DAERAH TELAH TERCAPAI PERJANJIAN BAHWA TERDAKWA AKAN MENGEMBALIKAN UANG YANG TELAH DIPERGUNAKANNYA DAN PERSOALANNYA AKAN DISELESAIKAN SECARA INTERN | |
| Yurisprudensi Pidana | 192K/KR/1979 | 1979 | PENGADILAN TINGGI SALAH MENERAPKAN HUKUM, DENGAN MENYATAKAN PERBUATAN TERTUDUH BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA MELAINKAN SUATU HUBUNGAN KEPERDATAAN, MEMUTUSKAN MEMBEBASKAN TERTUDUH DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. DENGAN TIDAK MEMPERHATIKAN ALAT-ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG TELAH DIPEROLEH DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN | |
| Yurisprudensi Pidana | 167K/KR/1979 | 1979 | PENJATUHAN HUKUMAN 1 BULAN TIDAK MEMUNGKINKAN ADANYA HUKUMAN BERSYARAT SEBAGAI DIATUR DALAM PASAL 14 C KE 2 | |
| Yurisprudensi Pidana | 162K/KR/1979 | 1979 | DALAM HAL ADA 2 TUDUHAN DIMANA TUDUHAN-TUDUHAN PRIMAIR TERBUKTI DAN TUDUHAN PRIMAIR ITU DAPAT DIBANDING, MAKA KALAU DALAM PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT BAHWA TUDUHAN PRIMAIR TIDAK TERBUKTI, PENGADILAN TINGI HARUS MEMUTUS JUGA TUDUHAN SUBSUDAIRNYA, WALAUPUN TUDUHAN SUBSIDAIRNYA INI TERMASUK PERKARA YANG MENURUT PASAL 6 AYAT 1 UU NOMOR 1 DARURAT TAHUN 1951 TIDAK DAPAT DIBANDING, KARENA PENGADILAN TINGGI DISINI BERTINDAK SELAKU HAKIM PERTAMA | |
| Yurisprudensi Pidana | 129K/KR/1979 | 1979 | KARENA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI TELAH LANJUT. KEMUDIAN TERBENTUR PADA “PRAEJUDICIEEL GESCHIL” TENTANG HAK MILIK ATAS TANAG TERMAKSUD, MAKA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LEMBAGA “AFWEIJZENDE BESCHIKKING” MENURUT PASAL 250 (3) RIB, YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN SEBELUM PERKARA DIPERIKSA. ACARA YANG SEHARUSNYA DITEMPUH IALAH SIDANG DITUNDA SAMPAI HAKIM PERDATA MENENTUKAN SIAPA YANG BERHAK ATAS TANAH ITU DENGAN MEMBERIKAN WAKTU TERTENTU KEPADA TERDAKWA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA ATAU LANGSUNG DIPUTUS OLEH HAKIM PIDANA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG DIDAPATKAN DALAM PEMERIKSAAN PIDANA | |
| Yurisprudensi Pidana | 122K/KR/1979 | 1979 | KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ADALAH PEMBEBASAN MURNI, BERDASARKAN PASAL 6 (2) UU DARURAT TAHUN 1951 TERHADAP PUTUSAN ITU TIDAK DAPAT DIAJUKAN BANDING | |
| Yurisprudensi Pidana | 163K/KR/1977 | 1977 | KARENA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA, YANG JUGA DINYATAKAN DALAM SURAT TUDUHAN, TIDAKLAH TERBUKTI, TERDAKWA SEHARUSNYA “DIBEBASKAN DARI SEGALA TUDUHAN” DAN TIDAK “DILEPASKAN DARI TUNTUTAN HUKUM” | |
| Yurisprudensi Pidana | 131K/KR/1977 | 1977 | KARENA TERLAMBATNYA PENGAJUAN PERMOHONAN KASASI ADALAH DILUAR KESALAHAN DAN KEMAMPUAN PEMOHON KASASI, PERMOHONAN KASASI DAPAT DITERIMA | |
| Yurisprudensi Pidana | 107K/KR/1977 | 1977 | PENENTUAN MENGENAI BARANG BUKTI ADALAH WEWENANG JUDEX FACTIE, YANG TIDAK TUNDUK PADA KASASI | |
| Yurisprudensi Pidana | 187K/KR/1976 | 1976 | MENJALANKAN PEKERJAAN SEBAGAI ADVOKAT BUKANLAH PEKERJAAN YANG MENURUT PERATURAN UMUM HARUS MEMPUNYAI IZIN | |
| Yurisprudensi Pidana | 100K/KR/1974 | 1974 | PERSOALAN KEPADA SIAPA BARANG BUKTI DIKEMBALIKAN ADALAH TERMASUK KEBIJAKSANAAN JUDEX FACTIE, KECUALI BILA DITENTUKAN LAIN OLEH UNDANG-UNDANG (EX PASAL 316 RIB JO 39 KUHP) | |
| Yurisprudensi Pidana | 097K/KR/1974 | 1974 | PENDAPAT TEAM AKHLI YANG DIGUNAKAN OLEH HAKIM SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PUTUSANNYA DAN KEMUDIAN PENDAPAT TEAM AKHLI ITU BERUBAH, TIDAK MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PASAL 1 AYAT(2) KUHP, SOAL TERDAPAT TIDAKNYA OVERMACTH MERUPAKAN SOAL PEMBUKTIAN DAN TIDAK TUNDUK PADA KASASI | |
| Yurisprudensi Pidana | 050K/KR/1974 | 1974 | BERDASARKAN PASAL 19 AYAT(2) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 YANG HARUS MEMBERITAHUKAN KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI KEPADA TERTUDUH ADALAH PANITERA PENGADILAN NEGERI, DALAM HAL PERMOHONAN KASASI DIAJUKAN SEBELUM PUTUSAN TERSEBUT SECARA SAH DIBERITAHUKAN, MAKA TANGGAL PERMOHONAN KASASI TERSEBUTLAH YANG BERLAKU SEBAGAI TANGGAL PERMULAAN UNTUK MENGITUNG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN RISALAH KASASI | |
| Yurisprudensi Pidana | 032K/KR/1974 | 1974 | KESIMPULAN YANG DIAMBIL HAKIM, APAKAH RANGKAIAN KATA-KATA YANG DIPERGUNAKAN TERDAKWA BERSIFAT “MENGHINA” ATAU TIDAK ADALAH KESIMPULAN JURIDIS, YANG TUNDUK PADA KASASI, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DIBATALKAN KARENA MAHKAMAH AGUNG BERKESIMPULAN, BAHWA RANGKAIAN KATA-KATA YANG DIPERGUNAKAN TERDAKWA TIDAKLAH BERSIFAT MENGINA, PENCANTUMAN PASAL 316 KUHP DALAM TUDUHAN “PENGGANTI LAGI” JUGA KELIRU KARENA PASAL TERSEBUT HANYALAH MERUPAKAN PEMBERATAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA YANG DIATUR PASAL 315 KUHP | |
| Yurisprudensi Pidana | 029K/KR/1974 | 1974 | PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI TANPA KUASA KHUSUS DARI JAKSA AGUNG UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI KARENA JABATAN, DIANGGAP SEBAGAI PERMOHONAN KASASI PIHAK (49 (2) B UU NOMOR 13 TAHUN 1965) | |
| Yurisprudensi Pidana | 025K/KR/1974 | 1974 | BENTUK KESENGAJAAN (DOLUS) YANG DISYARATKAN OLEH PASAL 56 KUHP., TIDAK LAH DAPAT DISIMPULKAN DARI KEHARUSAN TERTUDUH UNTUK MENDUGA ATAU MENCURIGAI BAHWA AKAN DILAKUKANNYA DELIK YANG DITUDUHKAN, YANG LEBIH BERBENTUK KEALPAAN (CULPA), SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT PASAL 1 AYAT(2) KUHP | |
| Yurisprudensi Pidana | 003K/KR/1974 | 1974 | PERMAINAN “LOTERE BUNTUT” DALAM PERKARA INI, YAITU MEMASANG KOMBINASI 3 ANGKA, DIMANA PEMASANGAN ANGKA-ANGKA TERSEBUT AKAN MENANG KALAU ANGKA-ANGKA TERSEBUT SESUAI DENGAN 3 ANGKA TERAKHIR DARI NOMOR NALO YANG MENDAPAT HADIAH, DAPAT DIGOLONGKAN PADA PERJUDIAN SEPERTI DITENTUKAN PASAL 303 (3) KUHP | |
| Yurisprudensi Pidana | 147K/KR/1973 | 1973 | TERHADAP SUATI PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGANDUNG PEMBEBASAN TERTUDUH DARI SEGALA TUDUHAN, TIDAK DAPAT DIAJUKAN PERMOHONAN KASASI (PASAL 16 UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1950) | |
| Yurisprudensi Pidana | 106K/KR/1973 | 1973 | TIDAK MENYERAHKAN UANG ARISAN YANG TELAH TERKUMPUL KEPADA ANGGOTA YANG BERHAK, ADALAH PENGGELAPAN DAN TIDAK TEPAT KALAU ARISAN DIANGGAP SEBAGAI PINJAM MEMINJAM TANPA BUNGA | |
| Yurisprudensi Pidana | 104K/KR/1973 | 1973 | MEMINJAM SEBIDANG TANAH DARI YANG BERHAK GUNA DIGARAP SATU MUSIM, TETAPI SETELAH WAKTU TIBA UNTUK MENGEMBALIKANNYA PADA YANG BERHAK, TIDAK DIKEMBALIKANNYA, MALAHAN DIJUAL MUSIMAN KEPADA ORANG LAIN, DIPERSALAHKAN MELANGGAR PASAL 385 (4) KUHP | |
| Yurisprudensi Pidana | 097K/KR/1973 | 1973 | PERBUATAN MENDEPOSITOKAN UANG PERUSAHAAN NEGARA DALAM BANK REKENING PERUSAHAAN NEGARA YANG BERSANGKUTAN PADA BANK PEMERINTAHAN, TIDAK MERUPAKAN PENGGELAPAN/TINDAK PIDANA KORUPSI, KARENA UANG TIDAK MENJADI HILANG ATAU TERLEPAS DARI KEKUASAAN TERDAKWA SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN NEGARA TERSEBUT | |
| Yurisprudensi Pidana | 085K/KR/1973 | 1973 | DALAM PERKARA TINDAK PIDANA EKONOMI, PENYELUNDUPAN DIMANA PARA PELAKUNYA TERDIRI DARI ORANG-ORANG SIPIL DAN ORANG-ORANG MILITER, PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH “PENGADILAN EKONOMI”, YANG HAKIM-HAKIMNYA TERDIRI DARI HAKIM DARI PERADILAN UMUM DAN HAKIM DARI PERADILAN MILITER, KECUALI DITENTUKAN LAIN, MENGENAI SIAPA YANG HARUS DITUNTUT ADALAH WEWENANG PENUNTUT UMUM | |
| Yurisprudensi Pidana | 077K/KR/1973 | 1973 | TERDAKWA DIPERSALAHKAN MELAKUKAN KORUPSI CQ PENGGELAPAN WALAUPUN IA TIDAK MELAKUKANNYA SENDIRI SECARA LANGSUNG MELAINKAN SENGAJA MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGGELAPKAN UANG NEGARA YANG ADA PADA TERDAKWA KARENA JABATANNYA (DALAM HAL INI ORANG LAIN ITU MENGGUNAKAN YANG TERMAKSUD UNTUK TUJUAN-TUJUAN DILUAR TUJUAN PENGGUNAAN SEMULA) DAN WALAUPUN YANG MENGUASAI UANG TERSEBUT ADALAH BUKAN TERDAKWA MELAINKAN KEPALA KANTOR PEMBAYARAN YANG ATAS PERINTAH TERDAKWA KEPALA KANTOR INI MELAKUKAN PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA LEVERANSIR. TIDAK DAPAT DITERIMA PULA ANGGAPAN TERDAKWA YANG MENGATAKAN BAHWA KETIDAK BERESAN PROSEDURE PELAKSANAAN ADA PADA MENTERI, KARENA SEORANG MENTERI HANYA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP POLITIS-BELEID SEDANGKAN TEKNIS BELEID (PELAKSANAAN) TETAP PADA TERDAKWA | |
| Yurisprudensi Pidana | 074K/KR/1973 | 1973 | PENGGELAPAN SECARA PRINSIPIEEL BERBEDA DENGAN PENIPUAN, STATUS TERTUDUH/PEMBANDING YANG TIDAK DISEBUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI, BUKAN MERUPAKAN ALASAN UNTUK DIBATALKAN PUTUSANNYA | |
| Yurisprudensi Pidana | 069K/KR/1973 | 1973 | PERMOHONAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN DARI SEGALA TUDUHAN, TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA DALAM MEMORI KASASI TIDAK MEMUAT BANTAHAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT SESUNGGUHNYA SUATU PELEPASAN DARI TUNTUTAN HUKUM BERDASARKAN ALASAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT TIDAK MURNI, JUGA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN BAHWA PEMBEBASAN TERMAKSUD DIDASARKAN ATAS TAFSIRAN YANG KURANG BENAR ATAU KURANG TEPAT | |
| Yurisprudensi Pidana | 050K/KR/1973 | 1973 | WALAUPUN TIDAK MENYEBABKAN BATALNYA PUTUSAN, NAMUN KARENA PASAL 372 KUHP DAN BERIKUTNYA TIDAK MENYEBUT-NYEBUT “PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA”, MAKA PERLU KWALIFIKASI DARI AMAR PUTUSAN TERSEBUT DIPERBAIKI SEHINGGA BERBUNYI MENYATAKAN TERDAKWA-TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN KEJAHATAN “PENGGELAPAN” | |
| Yurisprudensi Pidana | 043K/KR/1973 | 1973 | (1) PERMINTAAN UANG JASA HONORARIUM OLEH SEORANG DOKTER HEWAN DARI EXPORTIR HEWAN TIDAK MERUPAKAN PEMERASAN DALAM JABATAN (KNEVELARY) DARI PASAL 423 KUHP MAUPUN TINDAK PIDANA KORUPSI (PT) (2) BAHWA KEBIASAAN MEMUNGUT UANG HONORARIUM TERSEBUT DIATAS, SELAIN SUDAH MERUPAKAN KEBIASAAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT, JUGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 (MA) |
Bottom of Form
| Jenis | Nomor | Tahun | Tentang |
| Yurisprudensi Pidana | 037K/KR/1973 | 1973 | PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI TELAH SALAH MENERAPKAN UNDANG-UNDANG YAITU HANYA MENYANDARKAN PEMBUKTIAN TENTANG TUDUHAN YANG DITUJUKAN KEPADA TERDAKWA ATAS KETERANGAN TERDAKWA TERSEBUT, TANPA DIKUATKAN OLEH KESAKSIAN DENGAN PSERYARATAN-PERSYARATAN SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 300 RIB DAN PASAL-PASAL BERIKUTNYA |
| Yurisprudensi Pidana | 150K/KR/1972 | 1972 | KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI, BAHWA MAJELIS TELAH LEBIH DULU MEMERIKSA TERTUDUH DAN BARU KEMUDIAN SAKSI-SAKSI, TIDAK DAPAT DIBENARKAN, KARENA DALAM SIDANG PERKARA PIDANA, HAKIMLAH YANG BERWENANG MENENTUKAN BAGAIMANA PEMERIKSAAN AKAN DILAKUKAN |
| Yurisprudensi Pidana | 119K/KR/1972 | 1972 | DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI HAKIM DAPAT MEMBERIKAN HUKUMAN BADAN DAN DENDA (SECARA CUMULATIEF) DAN DAPAT PULA MEMILIK (SECARA ALTERNATIF) ANTARA HUKUMAN BADAN ATAU DENDA (PASAL 28 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI; UU NOMOR 3 TAHUN 1971 LN. 1971 NO. 19) |
| Yurisprudensi Pidana | 081K/KR/1972 | 1972 | SEORANG WARGA NEGARA RI BEKAS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG YANG MENANDA TANGANI KARTU PEMILIK MODEL A I MELAKUKAN DELIK “SEBAGAI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BEKAS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG MENCOBA DIBERI HAK UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH |
| Yurisprudensi Pidana | 062K/KR/1972 | 1972 | MENARIK CHEQUE SEDANG ORANG ITU TAHU ATAU PATUT MENDUGA BAHWA DANA UNTUK ITU TIDAK CUKUP TERSEDIA DI BANK TIDAK LAGI MERUPAKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 2 KUHP, KARENA UNDANG-UNDANG TENTANG PENARIKAN CHEQUE KOSONG TELAH DICABUT OLEH PERPU NOMOR 1 TAHUN 1971 YANG TELAH DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1971 |
| Yurisprudensi Pidana | 028K/KR/1972 | 1972 | ISTERI YANG SAH DARI TERTUDUH TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SAKSI YANG DISUMPAH |
| Yurisprudensi Pidana | 012K/KR/1971 | 1971 | KALAU SECARA RESMI TELAH DIAJUKAN PERMOHONAN KASASI WALAUPUN PEMBERITAHUAN RESMI KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI BELUM DILAKUKAN, MAKA TANGGAL MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI BERLAKU SEBAGAI TANGGAL PERMULAAN JANGKA WAKTU UNTUK RISALAH KASASI |
| Yurisprudensi Pidana | 109K/KR/1970 | 1970 | (1) HAK TERTUDUH UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN, DIANGGAP DILIMPAHKAN KEPADA PEMBELANYA DENGAN PELIMPAHAN MANA PEMBELANYA BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBELA KEPENTINGAN YANG DIBELANYA DENGAN BAIK (2) PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMBELA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEPENTINGAN YANG DIBELANYA DIANGGAP DILAKUKANNYA DENGAN TERPAKSA (NOODZAKELIJK VERDEDIGING) |
| Yurisprudensi Pidana | 087K/KR/1970 | 1970 | HUKUM ACARA PIDANA : XVI.3 DALAM HAL TERDAKWA DIBEBASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, MAKA SEMUA BARANG BUKTI HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA |
| Yurisprudensi Pidana | 072K/KR/1970 | 1970 | KARENA DICABUTNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17/1964 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12/1971 MAKA TERHADAP TERDAKWA-TERDAKWA DIPERLAKUKAN PASAL 1 AYAT(2) KUHP SEHINGGA PARA TERDAKWA DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, MESKIPUN YANG DITUDUHKAN ADALAH SUATU DELIK FORMIL, NAMUN HAKUM SECARA MATERIIL HARUS MEMPERHATIKAN JUGA ADANYA KEMUNGKINAN KEADAAN DARI TERDAKWA-TERDAKWA ATAS DASAR MANA MEREKA TAK DAPAT DIHUKUM (MATERIELE WEDEERRECHTELJIKHEID) |
| Yurisprudensi Pidana | 022K/KR/1970 | 1970 | TERHADAP PERKARA, DIMANA TERDAKWA/TERTUDUH DIBEBASKAN DARI SEGALA TUDUHAN, TIDAK DAPAT DIAJUKAN BANDING |
| Yurisprudensi Pidana | 020K/KR/1970 | 1970 | PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN UNTUK MEMENUHI HUKUM ADAT TIDAK MERUPAKAN HAL YANG MEMBEBASKAN SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 50 KUHP |
| Yurisprudensi Pidana | 015K/KR/1970 | 1970 | PERBUATAN TERDAKWA II MENGANCAM DENGAN PISTOL TIDAK MEMENUHI SEMUA UNSUR DALAM PASAL 339 KUH PIDANA. TERDAKWA I LAH YANG MEMUKUL SI KORBAN DENGAN SEPOTONG BESI YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA SI KORBAN, OLEH KARENA MANA UNTUK TERDAKWA II KWALIFIKASI YANG TEPAT ADALAH TURUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA (MEDEPLEGEN) SEDANGKAN PEMBUAT MATERIELNYA IALAH TERDAKWA I |
| Yurisprudensi Pidana | 012K/KR/1970 | 1970 | PERMOHONAN KASASI DAPAT DIAJUKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN YANG MEMUTUS PERKARA YANG BERSANGKUTAN DALAM TINGKAT PERTAMA (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1963 JO PASAL 113, 122, 115 DAN 125 UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG INDONESIA) |
| Yurisprudensi Pidana | 156K/KR/1969 | 1969 | PENGADILAN TINGGI TIDAK BERWENANG MEMUTUS PERKARA DALAM TINGKAT BANDING YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN TINGGI EKONOMI |
| Yurisprudensi Pidana | 148K/KR/1969 | 1969 | ADALAH TIDAK TEPAT BILA LAMANYA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN TURUT DIPERHITUNGKAN DALAM HUKUMAN BERSYARAT |
| Yurisprudensi Pidana | 129K/KR/1969 | 1969 | TIDAK MEMBERI KEPUTUSAN ATAS BARANG BUKTI (SURAT) YANG DIAJUKAN DIMUKA PERSIDANGAN DAN MEMBERI KEPUTUSAN ATAS SESUATU BARANG YANG TIDAK DIAJUKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DIMUKA PERSIDANGAN TIDAKLAH MENGAKIBATKAN BATALNYA PUTUSAN. JUDEX FACTIE TIDAK BERWENANG MEMBERI PUTUSAN TERHADAP BARANG YANG TIDAK DIAJUKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DIMUKA PERSIDANGAN |
| Yurisprudensi Pidana | 128K/KR/1969 | 1969 | PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN HANYA DENGAN ALASAN “MERASA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI” DIANGGAP BAHWA PERMOHONAN KASASI TERSEBUT DIAJUKAN SECARA TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH |
| Yurisprudensi Pidana | 101K/KR/1969 | 1969 | HAL YANG BARU DIKEMUKAKAN DALAM RISALAH KASASI YAITU YANG MERUPAKAN NOVUM TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN KASASI |
| Yurisprudensi Pidana | 093K/KR/1969 | 1969 | SENGKETA TENTANG HUTANG PIUTANG ADALAH MERUPAKAN SENGKETA PERDATA |
| Yurisprudensi Pidana | 088K/KR/1969 | 1969 | WALAUPUN BERWENANG MENGUASAI KEUANGAN UNTUK PEKERJAAN SEHARI-HARI DAN RUTIN, AKAN TETAPI DENGAN MNGIZINKAN PENGGUNAAN UANG UNTUK TUJUAN LAIN DARIPADA YANG DITETAPKAN, TERDAKWA TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA, TINDAKAN MANA MERUPAKAN TINDAKAN PIDANA, KARENA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA |
| Yurisprudensi Pidana | 086K/KR/1969 | 1969 | PERBUATAN MENGELUARKAN BARANG SEPERTI YANG DIMAKSUD OLEH PASAL 26-b R.O BARU SELESAI DILAKUKAN BILA TELAH MELAMPAUI POS PENJAGAAN TERAKHIR YANG BERADA DIDAERAH PABEAN |
| Yurisprudensi Pidana | 074K/KR/1969 | 1969 | PENGADILAN NEGERI SEBAGAI HAKIM PIDANA TIDAK BERWENANG MENJATUHKAN PUTUSAN YANG LAIN DARI PADA YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 10 KUHP |
| Yurisprudensi Pidana | 067K/KR/1969 | 1969 | UNSUR PENIPUAN HAPUS, KARENA UANG YANG DIMINTA OLEH TERDAKWA DAN SESUAI DENGAN UCAPAN TERDAKWA DIPERHITUNGKAN DENGAN/DIAMBIL DARI HONORARIUM TERDAKWA, MESKIPUN UANG TERSEBUT TIDAK DIBELIKAN BAN SEPEDA MOTOR UNTUK SAKSI SEBAGAIMANA DIUTARAKAN WAKTU TERDAKWA MINTA UANG TERSEBUT |
| Yurisprudensi Pidana | 066K/KR/1969 | 1969 | MENGINGAT SIFAT KETENTUANNYA TIDAK IMPERATIF, MAKA DIRAMPAS ATAU TIDAKNYA BARANG BUKTI ADALAH WEWENANG JUDEX FACTIE |
| Yurisprudensi Pidana | 059K/KR/1969 | 1969 | MENAMBAH JENIS HUKUMAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 10 KUHP ADALAH TIDAK DIBENARKAN |
| Yurisprudensi Pidana | 054K/KR/1969 | 1969 | HAKIM PIDANA TIDAK BERWENANG MENETAPKAN GANTI RUGI |
| Yurisprudensi Pidana | 030K/KR/1969 | 1969 | DALAM SETIAP TINDAK PIDANA SELALU ADA UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM PADA PERBUATAN-PERBUATAN YANG DITUDUHKAN, WALAUPUN DALAM RUMUSAN DELIK TIDAK SELALU DICANTUMKAN |
| Yurisprudensi Pidana | 029K/KR/1969 | 1969 | PEJABAT YANG BERWAJIB UNTUK MENERIMA PERMOHONAN/MEMORI KASASI, SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 122 JO 125 UU MAHKAMAH AGUNG INDONESIA ADALAH PANITERA DARI PENGADILAN ATAU HAKIM YANG MENGADAKAN PUTUSAN DAN BUKAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG |
| Yurisprudensi Pidana | 028K/KR/1969 | 1969 | LATAR BELAKANG DARI TINDAK PIDANA SUBVERSI IALAH HUBUNGANNYA DENGAN KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK, KEKUATAN-KEKUATAN ASING DAN LAIN-LAIN TIDAK DIPERLUKAN, SEBAB YANG PERLU DISIMPULKAN ADALAH UNSUR-UNSUR DELIK SUBVERSI DARI PERBUATAN-PERBUATAN NYATA PARA TERDAKWA, TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN (VRJISPRAAK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SUBVERSI DAPAT DIAJUKAN BANDING |
| Yurisprudensi Pidana | 027K/KR/1969 | 1969 | DICABUTNYA UNDANG-UNDANG PENGENDALIAN HARGA 1948 DENGAN DIGANTI PEPERPU NOMOR 09/1962, BUKANLAH MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN, KARENA PRINSIP BAHWA HARGA-HARGA DAN JASA DARI BARANG-BARANG HARUS DIAWASI TETAP DIPERTAHANKAN |
| Yurisprudensi Pidana | 019K/KR/1969 | 1969 | PUTUSAN YANG MENGANDUNG PEMBEBASAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN BANDING OLEH JAKSA, KECUALI DAPAT DIBUKTIKAN DALAM MEMORI BANDINGNYA BAHWA PEMBEBASAN ITU BUKANLAH PEMBEBASAN YANG MURNI |
| Yurisprudensi Pidana | 015K/KR/1969 | 1969 | PERUBAHAN SURAT TUDUHAN YANG DIMAKSUD OLEH PASAL 282 HIR ADALAH PERUBAHAN YANG TIDAK MENGAKIBATKAN TIMBULNYA PERBUATAN PIDANA LAIN |
| Yurisprudensi Pidana | 011K/KR/1969 | 1969 | DALAM DICTUM HARUS DISEBUT SEMUA KUALIFIKASI TINDAKAN YANG TERBUKTI DILAKUKAN TERDAKWA, PASAL 263 KUHP TIDAK ADA MENYEBUT ISTILAH SEORANG PEJABAT |
| Yurisprudensi Pidana | 010K/KR/1969 | 1969 | SEBAGAI PENGGANTI VISUM ET REPERTUM DAPAT JUGA DIDENGAR KETERANGAN SAKSI AHLI |
| Yurisprudensi Pidana | 008K/KR/1969 | 1969 | SEBAIKNYA DUA MACAM TUDUHAN DIATUR DALAM BENTUK TUDUHAN PRIMER DAN SUBSIDIER TETAPI TUDUHAN TERUTAMA ITU TIDAK DAPAT DIKATAKAN SALAH |
| Yurisprudensi Pidana | 121K/KR/1968 | 1968 | PENGHINAAN SECARA PRIBADI KEPADA PEGAWAI NEGERI WAKTU SEDANG MENJALANKAN JABATAN DENGAN SAH ADALAH MERUPAKAN PENGHINAAN KEPADA SUATU BADAN KEKUASAAN NEGARA |
| Yurisprudensi Pidana | 117K/KR/1968 | 1968 | DALAM “NOODTOESTAND” HARUS DILIHAT ADANYA : (1.) PERTENTANGAN ANTARA DUA KEPENTINGAN HUKUM. (2.) PENTENTANGAN ANTARA KEPENTINGAN HUKUM DAN KEWAJIBAN HUKUM. (3.) PERTENTANGAN ANTARA DUA KEWAJIBAN HUKUM |
| Yurisprudensi Pidana | 089K/KR/1968 | 1968 | ADANYA LATAR BELAKANG POLITIK MERUPAKAN UNSUR YANG ESSENTIIL BAGI TINDAK PIDANA SUBVERSIEF |
| Yurisprudensi Pidana | 080K/KR/1968 | 1968 | PASAL 4 PP NOMOR 45/1954 YANG MEWAJIBKAN SETIAP ORANG ASING YANG BERUMUR 16 TAHUN KEATAS MELAPORKAN DIRI KEPADA KANTOR KEPOLISIAN SETEMPAT IALAH APABILA ORANG TERSEBUT AKAN MENINGGALKAN TEMPATNYA LEBIH DARI 30 HARI |
| Yurisprudensi Pidana | 077K/KR/1968 | 1968 | PENANGGUHAN EXECUTIE TIDAK MENGHILANGKAN SIFAT MELAWAN HUKUM |
| Yurisprudensi Pidana | 071K/KR/1968 | 1968 | SUATU TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG DIRUMUSKAN BERDASAR UNSUR-UNSUR PEMERASAN PASAL 368 KUHP BERSAMA-SAMA UNSUR PENIPUAN PASAL 378 KUHP MERUPAKAN KESALAHAN YANG ESENSIL DAN MENYEBABKAN TUDUHAN TERSEBUT BATAL |
| Yurisprudensi Pidana | 070K/KR/1968 | 1968 | PERKARA YANG TIDAK BERSIFAT RINGAN SEPERTI YANG DIMAKSUD OLEH PASAL 6(1) AYAT a DAN b UNDANG-UNDANG NOMOR 1/1951 TIDAK DAPAT DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA (VERSTEK) |
| Yurisprudensi Pidana | 062K/KR/1968 | 1968 | PEMERIKSAAN PERKARA DALAM TINGKAT KASASI DIDASARKAN PADA WAKTU PENERIMAAN PERMOHONAN KASASI, WALAUPUN RISALAH KASASI TELAH DITERIMA LEBIH DAHULU |
| Yurisprudensi Pidana | 058K/KR/1968 | 1968 | MESKIPUN TANGGAL PENERIMAAN KASASI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI TANGGAL DIAJUKANNYA PERMOHONAN KASASI, PERMOHONAN KASASI TERSEBUT DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU 3 (TIGA) MINGGU, NAMUN MAHKAMAH AGUNG TIDAK DAPAT MENYIMPANG DARI KETENTUAN PASAL 125 (1) UU MAHKAMAH AGUNG |
| Yurisprudensi Pidana | 057K/KR/1968 | 1968 | DALAM DELIK ADUAN TEMPO YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 74 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ADALAH DIHITUNG SEJAK YANG BERHAK MENGADU MENGETAHUI PERBUATAN YANG DILAKUKAN, BUKAN SEJAK DIKETAHUI PERBUATAN YANG DILAKUKAN BENAR ATAU TIDAK |
| Yurisprudensi Pidana | 041K/KR/1968 | 1968 | (1.) PENGADILAN TINGGI DAPAT MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA DENGAN SEORANG HAKIM, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1955 PASAL 2. (2.) KARENA UNDANG-UNDANG YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 14 (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1964 BELUM ADA MAKA TETAPLAH BERLAKU PASAL 6 (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951 |
| Yurisprudensi Pidana | 036K/KR/1968 | 1968 | (1.) DENGAN TIDAK MENYEBUTKAN PERKATAAN MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM PUTUSAN TIDAK MENGAKIBATKAN BATALNYA PUTUSAN TERSEBUT. (2.) PERBEDAAN KWALIFIKASI ANTARA “PEMALSUAN SURAT” HANYALAH DALAM HAL TERJEMAHAN SAJA |
| Yurisprudensi Pidana | 012K/KR/1968 | 1968 | DALAM PUTUSAN HARUS DISEBUT UNSUR-UNSUR MANA DARI PASAL-PASAL KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG TERBUKTI DILAKUKAN OLEH TERDAKWA. (1.) PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI L.N. 60-72 FS. 52 KUHP. (2.) PEMBERANTASAN KORUPSI FS. I. SUB C JO FS 64 KUHP |
| Yurisprudensi Pidana | 041K/KR/1967 | 1967 | TANGGAL PENERIMAAN RISALAH KASASI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI TANGGAL DIAJUKANNYA PERMOHONAN KASASI, MAKA PERMOHONAN KASASI BESERTA DENGAN ALASAN-ALASANNYA TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG-TENGGANG WAKTU DAN DENGAN CARA MENURUT UNDANG-UNDANG |
| Yurisprudensi Pidana | 015K/KR/1967 | 1967 | (1.) DENGAN BERLAKUNYA KEMBALI UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA KITA TIDAK MENGENAL ADANYA FORUM PREVILIGIATUM. (2.) PADA AZASNYA MENGENAI PERBUATAN-PERBUATAN TERDAKWA PERTANGGUNG JAWAB PIDANANYA, YANG HARUS DILAKUKAN DIHADAPAN PENGADILAN, DAPAT JIKA DIKEHENDAKI, DISELENGGARAKAN BERSAMAAN DENGAN PERTANGGUNG JAWAB POLITIK KEUANGANNYA, YANG HARUS DILAKUKAN DIHADAPAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MPRS ATAU DPRGR. (3.) BAHWA MUNGKIN SAJA PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN KEBIJAKSANAAN EKONOMINYA MENGAMBIL KEPUTUSAN MENCIPTAKAN SUATU SISTEM SEMACAM DEFERRED PAYMENT (CHUSUS) AKAN TETAPI SECARA HUKUM (PIDANA) YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGENAI HAL-HAL ITU ADALAH TETAP PIHAK YANG SECARA MATERIIL TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERSEBUT, IN CASU TERDAKWA. (4.) INSTANSI PABEAN TIDAK BERWENANG MEMBERI IZIN PERIHAL PENGUASAAN SENJATA API |
| Yurisprudensi Pidana | 003K/KR/1967 | 1967 | KEKHILAFAN DALAM HAL PEMBERIAN KWALIFIKASI TIDAK MERUPAKAN ALASAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN HAKIM BAWAHAN, KEKHILAFAN SERUPA ITU AKAN DIPERBAIKI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINGKAT KASASI, MESKIPUN PERMOHONAN KASASI DITOLAK |
| Yurisprudensi Pidana | 141K/KR/1966 | 1966 | PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK III/SAKSI TIDAK DAPAT DITERIMA PASAL 121 UU MAHKAMAH AGUNG |
| Yurisprudensi Pidana | 136K/KR/1966 | 1966 | (1.) PENGGANTIAN UU DEVIEZEN TAHUN 1940 DENGAN UU TAHUN 1964 NOMOR 32 TIDAK MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM ARTI PASAL 1 AYAT 2 KUHP. (2.) BAHWA SUATU BADAN HUKUM TIDAK DAPAT DISITA |
| Yurisprudensi Pidana | 134K/KR/1966 | 1966 | PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN JAKSA KARENA JABATAN TANPA SURAT KUASA DARI JAKSA AGUNG DIANGGAP SEBAGAI PERMOHONAN KASASI PIHAK (PARTY KASASI), PERMOHONAN KASASI FORMIL TIDAK DAPAT DITERIMA KALAU RISALAH KASASI TIDAK ADA DIAJUKAN |
| Yurisprudensi Pidana | 079K/KR/1966 | 1966 | DENGAN DIMASUKANNYA RISALAH KASASI OLEH PENUNTUT KASASI DIANGGAP BAHWA PENUNTUT KASASI TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI PADA SAAT ITU JUGA |
| Yurisprudensi Pidana | 050K/KR/1966 | 1966 | TERHADAP PERKARA YANG TIDAK TUNDUK PADA PERATURAN BANDING DAPAT LANGSUNG DIMINTAKAN KASASI PS 6 UU NOMOR 1 TAHUN 1951 |
| Yurisprudensi Pidana | 048K/KR/1966 | 1966 | HUKUM ACARA PIDANA ADALAH TERMASUK HUKUM PUBLIK YANG MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN YANG MEMBERIKAN JAMINAN TERHADAP HAK-HAK AZASI DARI TERDAKWA, SEHINGGA SEGALA PENAFSIRAN HARUS DILAKUKAN SECARA LIMITATIF |
| Yurisprudensi Pidana | 033K/KR/1966 | 1966 | PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASASI TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA PASAL 122 AYAT 1 UU MAHKAMAH AGUNG |
| Yurisprudensi Pidana | 005K/KR/1966 | 1966 | KEBERATAN KASASI MENGENAI PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI |
| Yurisprudensi Pidana | 109K/KR/1965 | 1965 | PEMBUKAAN KEMBALI PEMERIKSAAN SIDANG GUNA MENCARI KEBENARAN MENGENAI SURAT TUDUHAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, DENGAN TUDUHAN BAHWA KEPADA JAKSA/PENUNTUT UMUM HARUS DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENGUCAPKAN TUNTUTAN HUKUMAN BARU DAN REPLIK DISATU PIHAK DAN PEMBELAAN/PEMBELAAN BARU DAN DUPLIK OLEH TERDAKWA/PEMBELA DILAIN PIHAK, BILAMANA DIANGGAP PERLU |
| Yurisprudensi Pidana | 042K/KR/1965 | 1965 | SUATU TINDAKAN YANG PADA UMUMNYA DAPAT HILANG SIFATNYA SEBAGAI MELAWAN HUKUM BUKAN HANYA BERDASARKAN SUATU KETENTUAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN, MELAINKAN JUGA BERDASARKAN AZAS-AZAS KEADILAN ATAU AZAS-AZAS HUKUM YANG TIDAK TERTULIS DAN BERSIFAT UMUM, DALAM PERKARA INI MISALNYA FAKTOR-FAKTOR NEGARA TIDAK DIRUGIKAN, KEPENTINGAN UMUM DILAYANI DAN TERDAKWA SENDIRI TIDAK MENDAPATKAN UNTUNG |
| Yurisprudensi Pidana | 025K/KR/1964 | 1964 | PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN JAKSA AGUNG KARENA JABATAN TIDAK TERIKAT PADA TENGGANG WAKTU MENURUT PASAL 122 AYAT 1 UU MAHKAMAH AGUNG INDONESIA |
| Yurisprudensi Pidana | 100K/KR/1963 | 1963 | (1.) MENDENGAR KETERANGAN SEORANG SAKSI ADALAH TERMASUK KEBIJAKSANAAN HAKIM. (2.) ALASAN-ALASAN UNTUK MEMASUKAN SEORANG KEDALAM PENJARA TIDAK MERUPAKAN SYARAT MUTLAK |
| Yurisprudensi Pidana | 178K/KR/1962 | 1962 | (1.) PUTUSAN TERAKHIR MENGENAI PELANGGARAN (TPE) DAPAT DIMINTAKAN BANDING KECUALI TIDAK DIPENUHIKETENTUAN DALAM PASAL 43 (1) SUB a & b DAN AYAT 2 SUB a & b. (2.) DALAM HAL ADA GABUNGAN PELANGGARAN DENGAN KEJAHATAN MAKA UNTUK TIAP-TIAP PELANGGARAN DIJATUHI HUKUAM DENGAN TIDAK DIKURANGI. PASAL 70 KUHP. (3.) PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN JAKSA AGUNG SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGAN HUKUM DENGAN TIDAK MERUGIKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG |
Bottom of Form
