Hak-hak Pekerja di PHK

Hak-hak Pekerja di PHK

Oleh: Roy Al Minfa, S.H., M.H., C.Me., CTL

Pemutusan Hubungan Kerja (biasa dikenal dengan istilah PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan yang disebabkan oleh hal tertentu. Pemutusan Hubungan Kerja  dapat dilakukan oleh Perusahaan dan bisa dilakukan oleh pekerja dengan cara mengundurkan diri, dalam hal karyawan mengundurkan diri maka tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayar uang hak-hak pekerja/buruh.

Tetapi jika perusahaan ingin melakukan Pemutusan Hubungan Kerja  terhadap pekerja maka harus mmiliki alasan tertentu untuk menjadi dasar berakhirnya hubungan kerja misalnya melanggar peraturan perusahaan atau dalam upaya efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian.

Ketika terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar segala hak Pekerja/Buruh berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, jika tidak dijalankan maka Perusahaan dapat dikenakan sanksi. Adapun hak-hak pekerja/buruh yang di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja:

1. Pasal 36 Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:
   1. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh;
   2. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;
2. Pasal 40 :
   • Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
   • Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
3. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;
4. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
5. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
6. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
7. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
8. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
9. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
10. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
11. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.
    • Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
12. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
13. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
14. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
15. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
16. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
17. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
18. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
19. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.
20. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
    2. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
    3. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
21. Pasal 43 (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/ Buruh berhak atas:
    1. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
    2. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
    3. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).
22. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:
    1. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
    2. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
    3. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).