Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama

Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama. sering orang bertanya tentang status yang berkaitan dengan hak asuh anak siapakah yang lebih berhak untuk mengasuh anak setelah bercerai apakah ayah atau ibunya? untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu kami jelaskan banyak hal atau faktor yang menjadi alasan atau pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak jatuh kepada siapa. Berikut kami jelaskan beberapa pertimbangan hukum yang bisa di jadikan dasar dalam Gugatan Hak Asuh Anak di Pengdilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

1. Dalam hal orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orangtua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga menyatakan :

Salah satu orangtua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 :

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 156 KHI sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. anak yang belum mummayiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
2. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
3. ayah;
4. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
5. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
7. anak yang sudah mummayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
8. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
9. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
10. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
11. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.”

Syarat pengajuan gugatan hak asuh anak :

1. Menyerahkan surat permohonan
2. Menyerahkan fotocopi kutipan akta nikah/ akta cerai
3. Menyerahkan fotocopi akta kelahiran anak
4. Membayar biaya perkara

Proses pengajuan gugatan hak asuh anak

– mengajukan gugatan tertulis atau lisan kepada pengadilan agama

       Contoh isi petitum surat gugatan :

• mengabulkan gugatan penggugat
• menetapkan secara hukum anak atas nama …… berada di bawah asuhan dan pemeliharaan penggugat, atau menetapkan secara hukum penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama ………… bin / binti……………
• menghukum tergugat untuk menyerahkan anak atas nama …….. bin/ binti ……….

– gugatan diajukan kepada pengadilan agama :

1. diajukan pengadilan di wilayah tempat tinggal si tergugat
2. bila tidak diketahui tempat kediaman tergugat, maka gugatan diajukan di pengadilan agama di wilayah pengadilan penggugat

– membayar biaya perkara

– diberi nomor registrasi oleh panitera

– panitera menentukan majelis hakim

– penggugat dan tergugat dipanggil oleh pengadilan agama untuk menghadiri persidangan

Tahap persidangan :

1. Sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak
2. Jika tidak berhasil, selanjutnya melakukan mediasi
3. Jika mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
4. Dilanjutkan jawab – menjawab (replik – duplik)
5. Pembuktian
6. Mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik)

Putusan Pengadilan:

• apabila gugatan dikabulkan, apabila penggugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama
• apabila gugatan ditolak, penggugat tidak dapat mengajukan banding.
• gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan baru.