Yurisprudensi Mahkamah Agung Kasus Pidana Tahun 1962 – 2005

Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Perkara Pidana Tahun 1962 Sampai Tahun 2005

Jenis

Nomor Tahun

Tentang

Yurisprudensi Pidana 536K/PID/2005 2005 PERBUATAN PANITIA ANGGARAN YANG MENYUSUN DRAFT ATAU KONSEP ANGGARAN BELANJA DENGAN TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAB SUATU KONSEP TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH YANG SAH, MISALNYA MEMBAYAR ATAU MENERIMA UANG, BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Yurisprudensi Pidana 45PK/PID/HAM AD HOC/2004 2004 TERPIDANA/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERMOHONANNYA MENGAJUKAN “BUKTI BARU (NOVUM)” BERUPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG-RI YANG BERKEKUARAN HUKUM TETAP BAHWA TERDAKWA BUPATI KOVALIMA DAN BUPATI LIQUISA SERTA PANGLIMA PP I SEBAGAI BAWAHAN GUBERNUR (TERPIDANA) DINYATAKAN “TIDAK TERBUKTI” MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT EX PASAL 42 UU NO 26 TAHUN 2000
Yurisprudensi Pidana 218K/PID/2004 2004 BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, BAHWA JUDEX FACTIE DENGAN MELAWAN HAK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT ALAT BUKTI BERUPA SURAT-SURAT YANG DIAJUKAN DIMUKA PERSIDANGAN, BAHWA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ADALAH RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN PERDATA
Yurisprudensi Pidana 830K/PID/2003 2003 JUDEX FACTIE SUDAH TEPAT DAN BENAR DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN PENYALAH GUNAAN BLBI SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SDR. WIRYATIN NUSA (KEPALA CABANG KPO PT. BANK UMUM SERVITIA TBK)
Yurisprudensi Pidana 38PK/PID/2003 2003 TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN YANG NYATA KARENA JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEADILAN BAGI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
Yurisprudensi Pidana 27PK/PID/2003 2003 PUTUSAN JUDEX FACTIE KASASI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, BAHWA PEMNUKTIAN TERHADAP UNSUR MEMPERDAYA PUBLIK ATAU SESEORANG, NAMUN SESEORANG TERSEBUT TIDAK PERNAH DIDENGAR KETERANGANNYA DIMUKA PERSIDANGAN, KETERANGAN SAKSI YANG DIDENGAR DARI ORANG LAIN HARUS DIKATEGORIKAN SEBAGAI TESTIMONIUM DE AUDITU DAN KARENANYA TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI
Yurisprudensi Pidana 35K/PID/2002 2002 PUTUSAN PRA PERADILAN MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PERMOHONAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK KONEKSITAS DALAM PERKARA KORUPSI YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TERSANGKA YANG HARUS DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER BERSAMA-SAMA DENGAN TERSANGKA YANG HARUS DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAPAT DIKASASI
Yurisprudensi Pidana 1900K/PID/2002 2002 JUDEX FACTIE TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM, PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN YANG BERSIFAT PENGHARGAAN TENTANG SUATU KENYATAAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN PADA TINGKAT KASASI
Yurisprudensi Pidana 1696K/PID/2002 2002 BAHWA TINDAKAN PRESIDEN KOMISARIS (TERDAKWA) YANG MENANDA TANGANI “MRNIA DAN AKTA PERDAMAIAN” DENGAN MENYERAHKAN SELURUH ASSET BANK MODERN SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN UTANGNYA KEPADA NEGARA/BPPN, MERUPAKAN TINDAKAN DALAM RUANG LINGKUP PERDATA ADALAH TIDAK DAPAT MENGHILANGKAN/MENGHAPUS “SIFAT MELAWAN HUKUMNYA” PERBUATAN PIDANANYA PENYALAHGUNAAN DANA BLBI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
Yurisprudensi Pidana 991K/PID/2001 2001 JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, TERUTAMA HUKUM PEMBUKTIAN YAITU HANYA MEMPERHATIKAN KETERANGAN SEORANG SAKSI, SEMENTARA HAK-HAK SAKSI LAINNYA DIABAIKAN SEKALIPUN SEMUA SAKSI DISUMPAH MENURUT AGAMANYA MASING-MASING (ANAS TESTIS NULL US TESTIS)
Yurisprudensi Pidana 202K/PID/2001 2001 JUDEX FACTIE TIDAK TEPAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DALAM SURAT DAKWAAN, KARENA DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM MENYEBUTKAN BAHWA GANJA BUKAN TANAMAN, AKAN DAPAT MENIMBULKAN KERANCUAN PENGERTIAN, YANG BERAKIBAT DAKWAAN MENJADI KABUR, BAHWA DAKWAAN YANG TIDAK JELAS/KABUR HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM
Yurisprudensi Pidana 1572K/PID/2001 2001 JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA PASAL 185 AYAT(6) KUHAP, JUDEX FACTIE TIDAK MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG DISUSUN SECARA RINGKAS MENGENAI FAKTA DAN KEADAAN SERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG YANG MENJADI DASAR PENENTU KESALAHAN TERDAKWA PASAL 197 AYAT(1) SUB(d)
Yurisprudensi Pidana 972K/PID/2000 2000 DALAM HAL UNSUR MEMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM TELAH TERBUKTI, MAKA TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA “PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, SEHINGGA KEPADA TERDAKWA TERSEBUT HARUSLAH DIJATUHI HUKUMAN”
Yurisprudensi Pidana 78PK/PID/2000 2000 BAHWA SESEORANG YANG TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI KOMISARIS PADA SUATU PERUSAHAAN DIMANA APABILA PERUSAHAAN TERSEBUT MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM TIDAKLAH DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADANYA, KALAUPUN SEBELUM KEDUDUKANNYA SELAKU KOMISASRIS PADA PERUSAHAAN TERSEBUT
Yurisprudensi Pidana 144K/PID/2000 2000 BAHWA OLEH KARENA AKTA OTENTIK YANG MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BAIK DALAM DAKWAAN KESATU MAUPUN DAKWAAN KEDUA TIDAK TERPENUHI MAKA DENGAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH DAKWAAN-DAKWAAN KESATU DAN KEDUA KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN-DAKWAAN ITU
Yurisprudensi Pidana 1378K/PID/2000 2000 BAHWA MENURUT PENDAPAT MAHKAMAH AGUNG TELAH TERBUKTI BAHWA PERBUATAN TERDAKWA BUKAN HANYA SEKEDAR MEMILIH ATAU MENYIMPAN SHABU-SHABU/PSIKOTROPIKA TERSEBUT. SEHINGGA PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI RUMUSAN PASAL 60 AYAT(1) SUB C UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA
Yurisprudensi Pidana 1156K/PID/2000 2000 PERBUATAN PEMOHON KASASI YANG BELUM MEMBERIKAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN ADALAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 18 AYAT(3) KUHAP, SEBAB PEMBERIAN TEMBUSAN TERSEBUT HARUS DIBERIKAN SEGERA SETELAH PENANGKAPAN DILAKUKAN, SEDANGKAN TERNYATA PENANGKAPAN BELUM DILAKUKAN ATAS PEMOHON KASASI
Yurisprudensi Pidana 055PK/PID/1996 1996 DENGAN MENDASARKAN PADA PERTIMBANGAN DARI MAHKAMAH AGUNG SENDIRI DAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE YANG DINILAI TELAH TEPAT DAN BENAR SERTA DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG SENDIRI, MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA PENINJAUAN KEMBALI INI MENYATAKAN TELAH CUKUP BUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, BAHWA TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN KESATU PASAL 160 JO PASAL 164 AYAT (1) KUHP DAN DAKWAAN KEDUA PASAL 161 AYAT (1) KUHP, OLEH KARENA ITU ATAS KESALAHAN TERSEBUT TERDAKWA HARUS DIJATUHI PIDANA
Yurisprudensi Pidana 0395K/PID/1995 1995 BAHWA DENGAN BERJALANNYA WAKTU YANG BEGITU PANJANG DIMANA TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK TELAH MENGALAMI PERUBAHAN YANG SANGAR MENDASAR, MAKA HAKIM DALAM MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG HARUS MEMPERHATIKAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG KONKRIT
Yurisprudensi Pidana 863K/PID/1994 1994 MENGENAI BERAT RINGANNYA PIDANA ADALAH WEWENANG JUDEX FACTI YANG TIDAK TUNDUK PADA KASASI, KECUALI APABILA JUDEX FACTI MENJATUHKAN PIDANA MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG ATAU PIDANA DIJATUHKAN TANPA PERTIMBANGAN YANG CUKUP. HUKUMAN YANG DIJATUHKAN ADALAH 4 TAHUN DAN 6 BULAN, JADI MASIH KURANG DARI 8 TAHUN
Yurisprudensi Pidana 1575K/PID/1992 1992 PASAL 187 KUHP (DAKWAAN KE-1)SEHARUSNYA TIDAK SECARA KUMULATIF DIDAKWAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN PASAL 164 KUHP (DAKWAAN KE-2), KARENA TINDAK PIDANA EX PASAL 187 KUHP ADALAH DALAM HAL PARA TERDAKWA DIDAKWA SEBAGAI PELAKUNYA, SEDANGKAN TINDAK PIDANA EX PASAL 164 KUHP ADALAH DALAM HAL PARA TERDAKWA DIDAKWA MENGETAHUI ORANG LAIN BERMUFAKAT AKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM PASAL 187 KUHP
Yurisprudensi Pidana 1047K/PID/1992 1992 BAHWA DARI KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERUTAMA NOTARIS, TERBUKTI DIA DIPAKSA OLEH TERDAKWA AYOK UNTUK MEMBUAT AGAR ISI AKTA NOTARIS TANGGAL 20 JANUARI 1983 NO. 138 TERSEBUT MENYIMPANG DARI SURAT WASIAT, MESKIPUN NOTARIS R. SOEKIONO DANOESASTRO MENCABUT KETERANGANNYA YANG TERCANTUM DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DIDEPAN PERSIDANGAN
Yurisprudensi Pidana 1104K/PID/1990 1990 JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, SEBAB KORBAN JATUH KARENA TERSEREMPET OLEH PENGENDARA SEPEDA YANG DIDEPANNYA DAN KARENA JATUHNYA KEKANAN MAKA KORBAN TERGILAS OLEH RODA BUS YANG DIKEMUDIKAN TERDAKWA, TERNYATA KENDARAAN BUS YANG DIKEMUDIKAN TERDAKWA BERADA DIJALUR YANG BENAR ATAU DISEBELAH KIRI, SEHINGGA TIDAK TERBUKTI TIDAK ADANYA UNSUR KELALAIAN, KEALPAAN PADA DIRI TERDAKWA DAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI SENDIRI
Yurisprudensi Pidana 1828K/PID/1989 1989 PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG KARENA JABATAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM TIDAK TERIKAT PADA TENGGANG WAKTU, PUTUSAN KASASI TERHADAP PERMOHONAN KASASI OLEH JAKSA AGUNG KARENA JABATAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM TIDAK MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM
Yurisprudensi Pidana 1036K/PID/1989 1989 KARENA SEMENJAK TERDAKWA TELAH SADAR MENGETAHUI, BAHWA CEK-CEK YANG DIBERIKAN KEPADA SAKSI KORBAN TIDAK ADA DANANYA ATAU DIKENAL SEBAGAI CEK KOSONG, TUDUHAN “PENIPUAN” HARUS DIANGGAP TERBUKTI
Yurisprudensi Pidana 736K/PID/1988 1988 DALAM AMAR PUTUSAN CUKUP DISEBUTKAN BAHWA TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN KEJAHATAN. MEMPUNYAI, MENARUH, MEMAMERKAN, MEMAKAI DAN MENYEDIAKAN UNTUK DIPAKAI ALAT UKUR, TAKARAN, TIMBANGAN ATAU ALAT PERLENGKAPAN YANG TIDAK TERTANDA TERASAH YANG BERLAKU ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DISERTAI DENGAN KETERANGAN PENGESAHAN YANG BERLAKU. PASAL-PASAL DAN UNDANG-UNDANG YANG DILANGGAR TIDAK PERLU DICANTUMKAN DALAM AMAR PUTUSAN
Yurisprudensi Pidana 1804K/PID/1988 1988 DALAM ILMU HUKUM PIDANA “MENYURUH LAKUKAN” MENGANDUNG ARTI, BAHWA SI PELAKU LANGSUNG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA PIDANA, PADAHAL DALAM PERKARA INI KEADAANNYA TIDAK DEMIKIAN, DENGAN MELIHAT SEGALA BUKTI SEHUGUNGAN DENGAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA SUDAH JELAS APA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA ADALAH SUATU PERBUATAN YANG LANGSUNG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA. JADI TERDAKWA ADALAH PELAKU LANGSUNG DAN BUKAN MENYURUH LAKUKAN SEPERTI PENDAPAT JUDEX FACTI
Yurisprudensi Pidana 169K/PID/1988 1988 PUTUSAN PENGADILAN TINGGI HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MENCANTUMKAN DENGAN LENGKAP IDENTITAS TERDAKWA DALAM AMAR PUTUSANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 197 AYAT 1 SUB b KUHAP. DAN JUGA TIDAK MENCANTUMKAN TENTANG STATUS TAHANAN TERDAKWA DALAM AMAR PUTUSANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 197 AYAT 1 SUB k KUHAP. MAKA SEHARUSNYA PENGADILAN TINGGI DIPERINTAHKAN LAGI UNTUK MEMUTUS PERKARA TERSEBUT, NAMUN MENGINGAT AZAS PERADILAN YANG CEPAT, MAHKAMAH AGUNG AKAN MENGADILI SENDIRI PERKARA TERSEBUT
Yurisprudensi Pidana 620K/PID/1987 1987 PENGADILAN TELAH SALAH MENERAKAN HUKUM BAHWA UANG PENGGANTI YANG DAPAT DIWAJIBKAN KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK DIBAYAR TIDAK BOLEH MELEBIHI HARTA BENDA YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI TERSEBUT
Yurisprudensi Pidana 1690K/PID/1987 1987 PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YANG MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN TINGGI TIDAK BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA HARUS DIBATALKAN KARENA BERDASARKAN PASAL 27 KUHAP PENGADILAN TINGGI BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN UNTUK PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI
Yurisprudensi Pidana 693K/PID/1986 1986 DALAM DAKWAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (GEKWALIFICEERDE DIEFSTAL), DENGAN SENDIRINYA PENCURIAN-PENCURIAN YANG LEBIH RINGAN TERMASUK DI DALAMNYA, I.C. PASAL 363 (1) KE-4 KUHP
Yurisprudensi Pidana 464K/PID/1985 1985 MENURUT YURISPRUDENSI TETAP TERHADAP PUTUSAN PRA-PERADILAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN KASASI
Yurisprudensi Pidana 325K/PID/1985 1985 DAKWAAN YANG HANYA MENYEBUTKAN, BAHWA TERDAKWA TELAH MENJUAL SAWAH DENGAN HARGA Rp. 1.500.000,- YANG TERNYATA TANAH TERSEBUT TIDAK ADA, BUKAN MERUPAKAN DELIK PENIPUAN EX PASAL 378 KUHP ATAUPUN TINDAK PIDANA LAINNYA, MELAINKAN MERUPAKAN MASALAH KEPERDATAAN BIASA, SEHINGGA MESKIPUN HAL ITU TERBUKTI DILAKUKAN OLEH TERDAKWA, IA HARUS DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN HAK TERDAKWA HARUS DIPULIHKAN DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA
Yurisprudensi Pidana 1295K/PID/1985 1985 KESENGAJAAN UNTUK MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ALAT YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERSEBUT DAN TEMPAT PADA BADAN KORBAN YANG DILUKAI ALAT ITU
Yurisprudensi Pidana 1205K/PID/1985 1985 TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM PASAL 310 (2) KUHP, KARENA KATA-KATA TERSEBUT TERDAKWA TULIS DALAM SURAT KONTRA MEMORI BANDING YANG DITUJUKAN KEPADA PENGADILAN TINGGI AGAMA, TANPA MAKSUD UNTUK DIKETAHUI OLEH UMUM
Yurisprudensi Pidana 1130K/PID/1985 1985 APABILA TERDAKWA TIDAK MENGETAHUI, MENDUGA/MENYANGKA BARANG-BARANG TERSEBUT BERASAL DARI KEJAHATAN MAKA KARENA ITU SALAH SATU UNSUR DARI PASAL 480 KUHP TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN. OLEH KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN DAN BUKAN DILEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM
Yurisprudensi Pidana 818K/PID/1984 1984 WALAUPUN YANG DITUDUHKAN ADALAH PASAL 310 KUHP, TERDAKWA DAPAT DIPERSALAHKAN DAN DIHUKUM KARENA MELANGGAR PASAL 315 KUHP
Yurisprudensi Pidana 808K/PID/1984 1984 DAKWAAN TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM
Yurisprudensi Pidana 731K/PID/1984 1984 PERKARA INI SEHARUSNYA DIPERIKSA DENGAN ACARA SINGKAT KARENA TERDAKWA DITUNTUT BERDASARKAN DAKWAAN PASAL 310 (1) KUHP
Yurisprudensi Pidana 628K/PID/1984 1984 PENGADILAN TINGGI SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA INI SEHARUSNYA MENUNGGU DULU PUTUSAN PENGADILAN YANG AKAN MENENTUKAN STATUS PEMILIKAN TANAH DAN RUMA TERSEBUT MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI
Yurisprudensi Pidana 618K/PID/1984 1984 PENJUALAN BARANG-BARANG JAMINAN MILIK SAKSI OLEH TERDAKWA TANPA IZIN SAKSI TERSEBUT MERUPAKAN PENGGELAPAN
Yurisprudensi Pidana 606K/PID/1984 1984 ISI DAKWAAN BERSIFAT ALTERNATIF, MESKIPUN YANG TERTULIS ADALAH KESATU DAN KEDUA, KARENA KEJAHATAN YANG DIDAKWAKAN ADALAH SAMA
Yurisprudensi Pidana 592K/PID/1984 1984 TERDAKWA DIBEBASKAN DARI DAKWAAN KARENA UNSUR MELAWAN HUKUM TIDAK TERBUKTI
Yurisprudensi Pidana 531K/PID/1984 1984 PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MERUPAKAN PENGGELAPAN, TETAPI SUATU KASUS PERDATA
Yurisprudensi Pidana 039K/PID/1984 1984 HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA TERDAKWA DENGAN SAKSI MERUPAKAN HUBUNGAN PERDATA DALAM BENTUK PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SYARAT PEMBAYARAN DALAM TEMPO 1 (SATU) BULAN, YANG TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN EX PASAL 378 KUHP
Yurisprudensi Pidana 561K/PID/1982 1982 MESKIPUN MENURUT YURISPRUDENSI PASAL 184 AYAT 1 KUHP BERLAKU BAGI SEORANG SUAMI YANG TIDAK TUNDUK PADA PASAL 27 RW, HAL INI TIDAKLAH BERARTI BAHWA UNTUK DIINDAHKANNYA PENGADUAN DARI SUAMI YANG DIPERMALUKAN HARUS TERLEBIH DULU ADA PERCERAIAN ANTARA DIA DAN ISTERINYA YANG BERZINA ITU
Yurisprudensi Pidana 496K/PID/1982 1982 KARENA TERGULINGNYA TRUCK TIDAK SEMATA-MATA TANGGUNG JAWAB TERDAKWA, TERDAPAT ALASAN PEMAAF UNTUK MENGHAPUSKAN KESALAHANNYA
Yurisprudensi Pidana 487K/PID/1982 1982 DALAM PERKARA INI YANG HARUS DITERAPKAN ADALAH HUKUM ACARA PIDANA YANG LAMA, KARENA BAIK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAUPUN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DIJATUHKAN SEBELUM KUHAP BERLAKU YAITU TANGGAL 31 DESEMBER 1981
Yurisprudensi Pidana 119K/PID/1982 1982 TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN BANDING OLEH JAKSA, KECUALI DAPAT DIBUKTIKAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT SEBENARNYA ADALAH PEMBEBASAN TIDAK MURNI, HAL MANA HARUS DIURAIKAN OLEH JAKSA DALAM MEMORI BANDING
Yurisprudensi Pidana 086K/PID/1982 1982 KARENA DAKWAAN PERTAMA (PS 317 KUHP) DAN DAKWAAN KEDUA (PS 311 KUHP) ADALAH SEJENIS, DAKWAAN-DAKWAAN TERSEBUT SEHARUSNYA BERSIFAT ALTERNATIF. OLEH KARENA ITU, DENGAN TELAH TERBUKTINYA DAKAWAAN PERTAMA, DAKWAAN KEDUA TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LAGI
Yurisprudensi Pidana 727K/KR/1981 1981 DALAM HAL VERZET, PENGADILAN HARUS MELAKUKAN PEMERIKSAAN POKOK PERKARANYA DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG ITU
Yurisprudensi Pidana 577K/KR/1981 1981 DENGAN TUDUHAN “MENYURUH MELAKUKAN” PENCURIAN, ORANG YANG DISURUH HARUS ORANG YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN ATAS PERBUATANNYA
Yurisprudensi Pidana 492K/KR/1981 1981 PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT DENGAN MEMPERTIMBANGKAN, BAHWA TUDUHAN YANG SAMAR-SAMAR/KABUR HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM
Yurisprudensi Pidana 462K/KR/1981 1981 TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI DAPAT JUGA DIJATUHKAN HUKUMAN BERSYARAT
Yurisprudensi Pidana 076K/KR/1981 1981 PIDANA YANG DIJATUHKAN KARENA TINDAK PIDANA PASAL 23 (5) JO PASAL 36 (5) SUB b UU NOMOR 9 TAHUN 1976 HARUSLAH KUMULATIF PIDANA BADAN DAN DENDA
Yurisprudensi Pidana 001PK/KR/1981 1981 PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH JANDA DARI SI KORBAN TIDAK DAPAT DITERIMA
Yurisprudensi Pidana 405K/KR/1980 1980 MESKIPUN TERDAKWA HANYA BANDING SEPANJANG MENYANGKUT BARANG BUKTI, TETAPI KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BERISI PEMBEBASAN DARI SEGALA TUDUHAN, TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIAJUKAN
Yurisprudensi Pidana 354K/KR/1980 1980 DALAM PERKARA INI (PASAL 359 KUHP) KESALAHAN SI KORBAN, ANDAI KATA ADA, TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN TERDAKWA
Yurisprudensi Pidana 336K/KR/1980 1980 KEBERATAN PEMOHON KASASI TERHADAP PENOLAKAN PENGADILAN TINGGI TERHADAP PERMINTAANNYA AGAR PEMERIKSAAN PERKARANYA DITUNDA DULU DENGAN MEMERINTAHKAN KEPADA SAKSI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PENGADILAN NEGERI, TIDAK DAPAT DIBERNARKAN KARENA TIDAK ADA PERSOALAN PRAYUDISIAL (PRAEJUDICIEEL GESCHIL)
Yurisprudensi Pidana 329K/KR/1980 1980 SURAT PENETAPAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN AGAMA DI BOGOR TIDAK DAPAT DIPANDANG SEBAGAI AKTE OTENTIK YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 266 KUHP
Yurisprudensi Pidana 209K/KR/1980 1980 KWALIFIKASI KEJAHATAN TERSEBUT PADA PASAL 193 KUHP ADALAH KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN BANGUNAN UNTUK LALU LINTAS TIDAK DAPAT DIPAKAI
Yurisprudensi Pidana 205K/KR/1980 1980 KESALAHAN PIHAK LAIN (KORBAN) TIDAK MENGHAPUSKAN KESALAHAN PENUNTUT KASASI
Yurisprudensi Pidana 170K/KR/1980 1980 PERBUATAN TERTUDUH, YANG SETELAH BIS ITU MENYEREMPET KENDARAANNYA MENGEJAR BIS, MENGHENTIKANNYA, MENYURUH SOPIRNYA TURUN DAN KEMUDIAN MEMUKULNYA SEHINGGA PINGSAN, BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN UNTUK MELINDUNGI DIRI TERMAKSUD DALAM PASAL 49 KUHP DAN PENYEREMPETAN TERSEBUT JUGA BUKAN MERUPAKAN SERANGAN TERMAKSUD DALAM PASAL ITU
Yurisprudensi Pidana 167K/KR/1980 1980 KWALIFIKASI DARI PADA TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM PASAL 385 (1) KUHP ADALAH “DENGAN MAKSUD HENDAK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM TELAH MENJUAL HAK TANAH INDONESIA, SEDANG IA TAHU ORANG LAIN YANG BERHAK ATAS TANAH TERSEBUT”
Yurisprudensi Pidana 157K/KR/1980 1980 KWALIFIKASI DARI TINDAK PIDANA TERSEBUT DALAM PASAL 355 AYAT 1 KE 1 KUHP ADALAH “DENGAN MELAWAN HUKUM MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN PERLAKUAN YANG TIDAK MENYENANGKAN ATAU DENGAN ANCAMAN KEKERASAN BAIK TERHADAP ORANG ITU SENDIRI MAUPUN ORANG LAIN SUPAYA TIDAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN SESUATU”
Yurisprudensi Pidana 053K/KR/1980 1980 MENGENAI UKURAN HUKUMAN DALAM PERKARA INI DALAH WEWENANG JUDEX FACTIE, YANG TIDAK TUNDUK PADA KASASI
Yurisprudensi Pidana 468K/KR/1979 1979 KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT KASASI TIDAK DAPAT DIBENARKAN KARENA HAL YANG DIKEMUKAKAN ADALAH HAL BARU YANG TIDAK PERNAH DIAJUKAN KEPADA JUDEX FACTIE (NOVUM)
Yurisprudensi Pidana 435K/KR/1979 1979 KEBERATAN PENUNTUT KASASI : “BAHWA PASAL 279 KUHP ADALAH MERUPAKAN PASAL YANG BERLAKU BAGI PERKAWINAN YANG MONOGAMI, SEDANG PENUNTUT KASASI TIDAK TERIKAT DENGAN PERKAWINAN MONOGAMI, TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENUNTUT KASASI I YANG MASIH TERIKAT TALI PERKAWINAN DENGAN RUBAIDAH, TIDAK DAPAT KAWIN LAGI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 9 UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN, KECUALI MEMENUHI BERBAGAI PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 3 AYAT 2, PASAL 4 DAN 5 UNDANG-UNDANG INI
Yurisprudensi Pidana 284K/KR/1979 1979 KARENA DALAM TUDUHAN II DITUDUHKAN PASAL 385 KE 1 KUHP YAITU TINDAK PIDANA MENGENAI A.L. “INDONESISCH GEBRUIKSRECHT”, PADA HAL TANAH DALAM PERKARA ADALAH TANAH “EIGENDOM”, TERTUDUH HARUS DIBEBASKAN DARI TUDUHAN II TERSEBUT
Yurisprudensi Pidana 277K/KR/1979 1979 PERTANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS SUATU TULISAN YANG MENGANDUNG PERNYATAAN SEPERTI TERMAKSUD DALAM PASAL 310 (2). 311 KUHP DILETAKKAN PADA PENULISNYA (TERDAKWA) DAN TIDAK DAPAT DIALIHKAN PADA PENANGGUNG JAWAB SURAT KABAR SEPERTI DIMAKSUD OLEH UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN POKOK PERS. FITNAH MERUPAKAN SUATU PENCEMARAN TERTULIS (SMAADSCHRIFT) APABILA TERDAKWA DIPERBOLEHKAN MEMBUKTIKAN KEBENARAN DARI PADA TUDUHAN YANG TERCANTUM DALAM TULISANNYA TETAPI IA TIDAK DAPAT MEMBUKTKANNYA, DAN TUDUHAN ITU DILAKUKAN BERTENTANGAN DENGAN APA YANG DIKETAHUINYA
Yurisprudensi Pidana 248K/KR/1979 1979 BERDASARKAN PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 DARURAT/1955 PERKARA EKONOMI HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH 3 ORANG HAKIM
Yurisprudensi Pidana 245K/KR/1979 1979 BERDASARKAN PASAL 26 B RO BARANG-BARANG BUKTI YANG TERHADAPNYA DILAKUKAN PERBUATAN PIDANA HARUS DINYATAKAN DIRAMPAS
Yurisprudensi Pidana 242K/KR/1979 1979 KEBERATAN PENUNTUT KASASI, BAHWA SAKSI-SAKSI TIDAK DIHADAPKAN KEPERSIDANGAN, TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA HAL TERSEBUT ADALAH WEWENANG JUDEX FACTI DALAM MENILAI PEMBUKTIAN
Yurisprudensi Pidana 204K/KR/1979 1979 PERBUATAN TERDAKWA MENGGELAPKAN UANG PEMERINTAH DAERAH TETAP MERUPAKAN TINDAK PIDANA WALAUPUN ANTARA TERDAKWA DAN KEPALA DAERAH TELAH TERCAPAI PERJANJIAN BAHWA TERDAKWA AKAN MENGEMBALIKAN UANG YANG TELAH DIPERGUNAKANNYA DAN PERSOALANNYA AKAN DISELESAIKAN SECARA INTERN
Yurisprudensi Pidana 192K/KR/1979 1979 PENGADILAN TINGGI SALAH MENERAPKAN HUKUM, DENGAN MENYATAKAN PERBUATAN TERTUDUH BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA MELAINKAN SUATU HUBUNGAN KEPERDATAAN, MEMUTUSKAN MEMBEBASKAN TERTUDUH DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM. DENGAN TIDAK MEMPERHATIKAN ALAT-ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG TELAH DIPEROLEH DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN
Yurisprudensi Pidana 167K/KR/1979 1979 PENJATUHAN HUKUMAN 1 BULAN TIDAK MEMUNGKINKAN ADANYA HUKUMAN BERSYARAT SEBAGAI DIATUR DALAM PASAL 14 C KE 2
Yurisprudensi Pidana 162K/KR/1979 1979 DALAM HAL ADA 2 TUDUHAN DIMANA TUDUHAN-TUDUHAN PRIMAIR TERBUKTI DAN TUDUHAN PRIMAIR ITU DAPAT DIBANDING, MAKA KALAU DALAM PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT BAHWA TUDUHAN PRIMAIR TIDAK TERBUKTI, PENGADILAN TINGI HARUS MEMUTUS JUGA TUDUHAN SUBSUDAIRNYA, WALAUPUN TUDUHAN SUBSIDAIRNYA INI TERMASUK PERKARA YANG MENURUT PASAL 6 AYAT 1 UU NOMOR 1 DARURAT TAHUN 1951 TIDAK DAPAT DIBANDING, KARENA PENGADILAN TINGGI DISINI BERTINDAK SELAKU HAKIM PERTAMA
Yurisprudensi Pidana 129K/KR/1979 1979 KARENA PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI TELAH LANJUT. KEMUDIAN TERBENTUR PADA “PRAEJUDICIEEL GESCHIL” TENTANG HAK MILIK ATAS TANAG TERMAKSUD, MAKA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LEMBAGA “AFWEIJZENDE BESCHIKKING” MENURUT PASAL 250 (3) RIB, YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN SEBELUM PERKARA DIPERIKSA. ACARA YANG SEHARUSNYA DITEMPUH IALAH SIDANG DITUNDA SAMPAI HAKIM PERDATA MENENTUKAN SIAPA YANG BERHAK ATAS TANAH ITU DENGAN MEMBERIKAN WAKTU TERTENTU KEPADA TERDAKWA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA ATAU LANGSUNG DIPUTUS OLEH HAKIM PIDANA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI YANG DIDAPATKAN DALAM PEMERIKSAAN PIDANA
Yurisprudensi Pidana 122K/KR/1979 1979 KARENA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ADALAH PEMBEBASAN MURNI, BERDASARKAN PASAL 6 (2) UU DARURAT TAHUN 1951 TERHADAP PUTUSAN ITU TIDAK DAPAT DIAJUKAN BANDING
Yurisprudensi Pidana 163K/KR/1977 1977 KARENA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA, YANG JUGA DINYATAKAN DALAM SURAT TUDUHAN, TIDAKLAH TERBUKTI, TERDAKWA SEHARUSNYA “DIBEBASKAN DARI SEGALA TUDUHAN” DAN TIDAK “DILEPASKAN DARI TUNTUTAN HUKUM”
Yurisprudensi Pidana 131K/KR/1977 1977 KARENA TERLAMBATNYA PENGAJUAN PERMOHONAN KASASI ADALAH DILUAR KESALAHAN DAN KEMAMPUAN PEMOHON KASASI, PERMOHONAN KASASI DAPAT DITERIMA
Yurisprudensi Pidana 107K/KR/1977 1977 PENENTUAN MENGENAI BARANG BUKTI ADALAH WEWENANG JUDEX FACTIE, YANG TIDAK TUNDUK PADA KASASI
Yurisprudensi Pidana 187K/KR/1976 1976 MENJALANKAN PEKERJAAN SEBAGAI ADVOKAT BUKANLAH PEKERJAAN YANG MENURUT PERATURAN UMUM HARUS MEMPUNYAI IZIN
Yurisprudensi Pidana 100K/KR/1974 1974 PERSOALAN KEPADA SIAPA BARANG BUKTI DIKEMBALIKAN ADALAH TERMASUK KEBIJAKSANAAN JUDEX FACTIE, KECUALI BILA DITENTUKAN LAIN OLEH UNDANG-UNDANG (EX PASAL 316 RIB JO 39 KUHP)
Yurisprudensi Pidana 097K/KR/1974 1974 PENDAPAT TEAM AKHLI YANG DIGUNAKAN OLEH HAKIM SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PUTUSANNYA DAN KEMUDIAN PENDAPAT TEAM AKHLI ITU BERUBAH, TIDAK MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD OLEH PASAL 1 AYAT(2) KUHP, SOAL TERDAPAT TIDAKNYA OVERMACTH MERUPAKAN SOAL PEMBUKTIAN DAN TIDAK TUNDUK PADA KASASI
Yurisprudensi Pidana 050K/KR/1974 1974 BERDASARKAN PASAL 19 AYAT(2) UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 1 TAHUN 1951 YANG HARUS MEMBERITAHUKAN KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI KEPADA TERTUDUH ADALAH PANITERA PENGADILAN NEGERI, DALAM HAL PERMOHONAN KASASI DIAJUKAN SEBELUM PUTUSAN TERSEBUT SECARA SAH DIBERITAHUKAN, MAKA TANGGAL PERMOHONAN KASASI TERSEBUTLAH YANG BERLAKU SEBAGAI TANGGAL PERMULAAN UNTUK MENGITUNG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN RISALAH KASASI
Yurisprudensi Pidana 032K/KR/1974 1974 KESIMPULAN YANG DIAMBIL HAKIM, APAKAH RANGKAIAN KATA-KATA YANG DIPERGUNAKAN TERDAKWA BERSIFAT “MENGHINA” ATAU TIDAK ADALAH KESIMPULAN JURIDIS, YANG TUNDUK PADA KASASI, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DIBATALKAN KARENA MAHKAMAH AGUNG BERKESIMPULAN, BAHWA RANGKAIAN KATA-KATA YANG DIPERGUNAKAN TERDAKWA TIDAKLAH BERSIFAT MENGINA, PENCANTUMAN PASAL 316 KUHP DALAM TUDUHAN “PENGGANTI LAGI” JUGA KELIRU KARENA PASAL TERSEBUT HANYALAH MERUPAKAN PEMBERATAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA YANG DIATUR PASAL 315 KUHP
Yurisprudensi Pidana 029K/KR/1974 1974 PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI TANPA KUASA KHUSUS DARI JAKSA AGUNG UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI KARENA JABATAN, DIANGGAP SEBAGAI PERMOHONAN KASASI PIHAK (49 (2) B UU NOMOR 13 TAHUN 1965)
Yurisprudensi Pidana 025K/KR/1974 1974 BENTUK KESENGAJAAN (DOLUS) YANG DISYARATKAN OLEH PASAL 56 KUHP., TIDAK LAH DAPAT DISIMPULKAN DARI KEHARUSAN TERTUDUH UNTUK MENDUGA ATAU MENCURIGAI BAHWA AKAN DILAKUKANNYA DELIK YANG DITUDUHKAN, YANG LEBIH BERBENTUK KEALPAAN (CULPA), SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT PASAL 1 AYAT(2) KUHP
Yurisprudensi Pidana 003K/KR/1974 1974 PERMAINAN “LOTERE BUNTUT” DALAM PERKARA INI, YAITU MEMASANG KOMBINASI 3 ANGKA, DIMANA PEMASANGAN ANGKA-ANGKA TERSEBUT AKAN MENANG KALAU ANGKA-ANGKA TERSEBUT SESUAI DENGAN 3 ANGKA TERAKHIR DARI NOMOR NALO YANG MENDAPAT HADIAH, DAPAT DIGOLONGKAN PADA PERJUDIAN SEPERTI DITENTUKAN PASAL 303 (3) KUHP
Yurisprudensi Pidana 147K/KR/1973 1973 TERHADAP SUATI PUTUSAN PENGADILAN YANG MENGANDUNG PEMBEBASAN TERTUDUH DARI SEGALA TUDUHAN, TIDAK DAPAT DIAJUKAN PERMOHONAN KASASI (PASAL 16 UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1950)
Yurisprudensi Pidana 106K/KR/1973 1973 TIDAK MENYERAHKAN UANG ARISAN YANG TELAH TERKUMPUL KEPADA ANGGOTA YANG BERHAK, ADALAH PENGGELAPAN DAN TIDAK TEPAT KALAU ARISAN DIANGGAP SEBAGAI PINJAM MEMINJAM TANPA BUNGA
Yurisprudensi Pidana 104K/KR/1973 1973 MEMINJAM SEBIDANG TANAH DARI YANG BERHAK GUNA DIGARAP SATU MUSIM, TETAPI SETELAH WAKTU TIBA UNTUK MENGEMBALIKANNYA PADA YANG BERHAK, TIDAK DIKEMBALIKANNYA, MALAHAN DIJUAL MUSIMAN KEPADA ORANG LAIN, DIPERSALAHKAN MELANGGAR PASAL 385 (4) KUHP
Yurisprudensi Pidana 097K/KR/1973 1973 PERBUATAN MENDEPOSITOKAN UANG PERUSAHAAN NEGARA DALAM BANK REKENING PERUSAHAAN NEGARA YANG BERSANGKUTAN PADA BANK PEMERINTAHAN, TIDAK MERUPAKAN PENGGELAPAN/TINDAK PIDANA KORUPSI, KARENA UANG TIDAK MENJADI HILANG ATAU TERLEPAS DARI KEKUASAAN TERDAKWA SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN NEGARA TERSEBUT
Yurisprudensi Pidana 085K/KR/1973 1973 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA EKONOMI, PENYELUNDUPAN DIMANA PARA PELAKUNYA TERDIRI DARI ORANG-ORANG SIPIL DAN ORANG-ORANG MILITER, PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH “PENGADILAN EKONOMI”, YANG HAKIM-HAKIMNYA TERDIRI DARI HAKIM DARI PERADILAN UMUM DAN HAKIM DARI PERADILAN MILITER, KECUALI DITENTUKAN LAIN, MENGENAI SIAPA YANG HARUS DITUNTUT ADALAH WEWENANG PENUNTUT UMUM
Yurisprudensi Pidana 077K/KR/1973 1973 TERDAKWA DIPERSALAHKAN MELAKUKAN KORUPSI CQ PENGGELAPAN WALAUPUN IA TIDAK MELAKUKANNYA SENDIRI SECARA LANGSUNG MELAINKAN SENGAJA MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGGELAPKAN UANG NEGARA YANG ADA PADA TERDAKWA KARENA JABATANNYA (DALAM HAL INI ORANG LAIN ITU MENGGUNAKAN YANG TERMAKSUD UNTUK TUJUAN-TUJUAN DILUAR TUJUAN PENGGUNAAN SEMULA) DAN WALAUPUN YANG MENGUASAI UANG TERSEBUT ADALAH BUKAN TERDAKWA MELAINKAN KEPALA KANTOR PEMBAYARAN YANG ATAS PERINTAH TERDAKWA KEPALA KANTOR INI MELAKUKAN PEMBAYARAN LANGSUNG KEPADA LEVERANSIR. TIDAK DAPAT DITERIMA PULA ANGGAPAN TERDAKWA YANG MENGATAKAN BAHWA KETIDAK BERESAN PROSEDURE PELAKSANAAN ADA PADA MENTERI, KARENA SEORANG MENTERI HANYA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP POLITIS-BELEID SEDANGKAN TEKNIS BELEID (PELAKSANAAN) TETAP PADA TERDAKWA
Yurisprudensi Pidana 074K/KR/1973 1973 PENGGELAPAN SECARA PRINSIPIEEL BERBEDA DENGAN PENIPUAN, STATUS TERTUDUH/PEMBANDING YANG TIDAK DISEBUT DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI, BUKAN MERUPAKAN ALASAN UNTUK DIBATALKAN PUTUSANNYA
Yurisprudensi Pidana 069K/KR/1973 1973 PERMOHONAN KASASI TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN DARI SEGALA TUDUHAN, TIDAK DAPAT DITERIMA, KARENA DALAM MEMORI KASASI TIDAK MEMUAT BANTAHAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT SESUNGGUHNYA SUATU PELEPASAN DARI TUNTUTAN HUKUM BERDASARKAN ALASAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT TIDAK MURNI, JUGA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN BAHWA PEMBEBASAN TERMAKSUD DIDASARKAN ATAS TAFSIRAN YANG KURANG BENAR ATAU KURANG TEPAT
Yurisprudensi Pidana 050K/KR/1973 1973 WALAUPUN TIDAK MENYEBABKAN BATALNYA PUTUSAN, NAMUN KARENA PASAL 372 KUHP DAN BERIKUTNYA TIDAK MENYEBUT-NYEBUT “PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA”, MAKA PERLU KWALIFIKASI DARI AMAR PUTUSAN TERSEBUT DIPERBAIKI SEHINGGA BERBUNYI MENYATAKAN TERDAKWA-TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN KEJAHATAN “PENGGELAPAN”
Yurisprudensi Pidana 043K/KR/1973 1973 (1) PERMINTAAN UANG JASA HONORARIUM OLEH SEORANG DOKTER HEWAN DARI EXPORTIR HEWAN TIDAK MERUPAKAN PEMERASAN DALAM JABATAN (KNEVELARY) DARI PASAL 423 KUHP MAUPUN TINDAK PIDANA KORUPSI (PT) (2) BAHWA KEBIASAAN MEMUNGUT UANG HONORARIUM TERSEBUT DIATAS, SELAIN SUDAH MERUPAKAN KEBIASAAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT, JUGA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 (MA)

Bottom of Form

 

Jenis Nomor Tahun Tentang
Yurisprudensi Pidana 037K/KR/1973 1973 PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI TELAH SALAH MENERAPKAN UNDANG-UNDANG YAITU HANYA MENYANDARKAN PEMBUKTIAN TENTANG TUDUHAN YANG DITUJUKAN KEPADA TERDAKWA ATAS KETERANGAN TERDAKWA TERSEBUT, TANPA DIKUATKAN OLEH KESAKSIAN DENGAN PSERYARATAN-PERSYARATAN SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 300 RIB DAN PASAL-PASAL BERIKUTNYA
Yurisprudensi Pidana 150K/KR/1972 1972 KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI, BAHWA MAJELIS TELAH LEBIH DULU MEMERIKSA TERTUDUH DAN BARU KEMUDIAN SAKSI-SAKSI, TIDAK DAPAT DIBENARKAN, KARENA DALAM SIDANG PERKARA PIDANA, HAKIMLAH YANG BERWENANG MENENTUKAN BAGAIMANA PEMERIKSAAN AKAN DILAKUKAN
Yurisprudensi Pidana 119K/KR/1972 1972 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI HAKIM DAPAT MEMBERIKAN HUKUMAN BADAN DAN DENDA (SECARA CUMULATIEF) DAN DAPAT PULA MEMILIK (SECARA ALTERNATIF) ANTARA HUKUMAN BADAN ATAU DENDA (PASAL 28 UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI; UU NOMOR 3 TAHUN 1971 LN. 1971 NO. 19)
Yurisprudensi Pidana 081K/KR/1972 1972 SEORANG WARGA NEGARA RI BEKAS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG YANG MENANDA TANGANI KARTU PEMILIK MODEL A I MELAKUKAN DELIK “SEBAGAI WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA BEKAS ANGGOTA ORGANISASI TERLARANG MENCOBA DIBERI HAK UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH
Yurisprudensi Pidana 062K/KR/1972 1972 MENARIK CHEQUE SEDANG ORANG ITU TAHU ATAU PATUT MENDUGA BAHWA DANA UNTUK ITU TIDAK CUKUP TERSEDIA DI BANK TIDAK LAGI MERUPAKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 2 KUHP, KARENA UNDANG-UNDANG TENTANG PENARIKAN CHEQUE KOSONG TELAH DICABUT OLEH PERPU NOMOR 1 TAHUN 1971 YANG TELAH DISAHKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1971
Yurisprudensi Pidana 028K/KR/1972 1972 ISTERI YANG SAH DARI TERTUDUH TIDAK DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI SAKSI YANG DISUMPAH
Yurisprudensi Pidana 012K/KR/1971 1971 KALAU SECARA RESMI TELAH DIAJUKAN PERMOHONAN KASASI WALAUPUN PEMBERITAHUAN RESMI KEPUTUSAN PENGADILAN TINGGI BELUM DILAKUKAN, MAKA TANGGAL MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI BERLAKU SEBAGAI TANGGAL PERMULAAN JANGKA WAKTU UNTUK RISALAH KASASI
Yurisprudensi Pidana 109K/KR/1970 1970 (1) HAK TERTUDUH UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN, DIANGGAP DILIMPAHKAN KEPADA PEMBELANYA DENGAN PELIMPAHAN MANA PEMBELANYA BERKEWAJIBAN UNTUK MEMBELA KEPENTINGAN YANG DIBELANYA DENGAN BAIK (2) PERBUATAN-PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMBELA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEPENTINGAN YANG DIBELANYA DIANGGAP DILAKUKANNYA DENGAN TERPAKSA (NOODZAKELIJK VERDEDIGING)
Yurisprudensi Pidana 087K/KR/1970 1970 HUKUM ACARA PIDANA : XVI.3 DALAM HAL TERDAKWA DIBEBASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, MAKA SEMUA BARANG BUKTI HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA
Yurisprudensi Pidana 072K/KR/1970 1970 KARENA DICABUTNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17/1964 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12/1971 MAKA TERHADAP TERDAKWA-TERDAKWA DIPERLAKUKAN PASAL 1 AYAT(2) KUHP SEHINGGA PARA TERDAKWA DILEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM, MESKIPUN YANG DITUDUHKAN ADALAH SUATU DELIK FORMIL, NAMUN HAKUM SECARA MATERIIL HARUS MEMPERHATIKAN JUGA ADANYA KEMUNGKINAN KEADAAN DARI TERDAKWA-TERDAKWA ATAS DASAR MANA MEREKA TAK DAPAT DIHUKUM (MATERIELE WEDEERRECHTELJIKHEID)
Yurisprudensi Pidana 022K/KR/1970 1970 TERHADAP PERKARA, DIMANA TERDAKWA/TERTUDUH DIBEBASKAN DARI SEGALA TUDUHAN, TIDAK DAPAT DIAJUKAN BANDING
Yurisprudensi Pidana 020K/KR/1970 1970 PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN UNTUK MEMENUHI HUKUM ADAT TIDAK MERUPAKAN HAL YANG MEMBEBASKAN SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 50 KUHP
Yurisprudensi Pidana 015K/KR/1970 1970 PERBUATAN TERDAKWA II MENGANCAM DENGAN PISTOL TIDAK MEMENUHI SEMUA UNSUR DALAM PASAL 339 KUH PIDANA. TERDAKWA I LAH YANG MEMUKUL SI KORBAN DENGAN SEPOTONG BESI YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA SI KORBAN, OLEH KARENA MANA UNTUK TERDAKWA II KWALIFIKASI YANG TEPAT ADALAH TURUT MELAKUKAN TINDAK PIDANA (MEDEPLEGEN) SEDANGKAN PEMBUAT MATERIELNYA IALAH TERDAKWA I
Yurisprudensi Pidana 012K/KR/1970 1970 PERMOHONAN KASASI DAPAT DIAJUKAN DI KEPANITERAAN PENGADILAN YANG MEMUTUS PERKARA YANG BERSANGKUTAN DALAM TINGKAT PERTAMA (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1963 JO PASAL 113, 122, 115 DAN 125 UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG INDONESIA)
Yurisprudensi Pidana 156K/KR/1969 1969 PENGADILAN TINGGI TIDAK BERWENANG MEMUTUS PERKARA DALAM TINGKAT BANDING YANG TERMASUK WEWENANG PENGADILAN TINGGI EKONOMI
Yurisprudensi Pidana 148K/KR/1969 1969 ADALAH TIDAK TEPAT BILA LAMANYA TERDAKWA BERADA DALAM TAHANAN TURUT DIPERHITUNGKAN DALAM HUKUMAN BERSYARAT
Yurisprudensi Pidana 129K/KR/1969 1969 TIDAK MEMBERI KEPUTUSAN ATAS BARANG BUKTI (SURAT) YANG DIAJUKAN DIMUKA PERSIDANGAN DAN MEMBERI KEPUTUSAN ATAS SESUATU BARANG YANG TIDAK DIAJUKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DIMUKA PERSIDANGAN TIDAKLAH MENGAKIBATKAN BATALNYA PUTUSAN. JUDEX FACTIE TIDAK BERWENANG MEMBERI PUTUSAN TERHADAP BARANG YANG TIDAK DIAJUKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DIMUKA PERSIDANGAN
Yurisprudensi Pidana 128K/KR/1969 1969 PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN HANYA DENGAN ALASAN “MERASA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI” DIANGGAP BAHWA PERMOHONAN KASASI TERSEBUT DIAJUKAN SECARA TIDAK SUNGGUH-SUNGGUH
Yurisprudensi Pidana 101K/KR/1969 1969 HAL YANG BARU DIKEMUKAKAN DALAM RISALAH KASASI YAITU YANG MERUPAKAN NOVUM TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN KASASI
Yurisprudensi Pidana 093K/KR/1969 1969 SENGKETA TENTANG HUTANG PIUTANG ADALAH MERUPAKAN SENGKETA PERDATA
Yurisprudensi Pidana 088K/KR/1969 1969 WALAUPUN BERWENANG MENGUASAI KEUANGAN UNTUK PEKERJAAN SEHARI-HARI DAN RUTIN, AKAN TETAPI DENGAN MNGIZINKAN PENGGUNAAN UANG UNTUK TUJUAN LAIN DARIPADA YANG DITETAPKAN, TERDAKWA TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA, TINDAKAN MANA MERUPAKAN TINDAKAN PIDANA, KARENA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA
Yurisprudensi Pidana 086K/KR/1969 1969 PERBUATAN MENGELUARKAN BARANG SEPERTI YANG DIMAKSUD OLEH PASAL 26-b R.O BARU SELESAI DILAKUKAN BILA TELAH MELAMPAUI POS PENJAGAAN TERAKHIR YANG BERADA DIDAERAH PABEAN
Yurisprudensi Pidana 074K/KR/1969 1969 PENGADILAN NEGERI SEBAGAI HAKIM PIDANA TIDAK BERWENANG MENJATUHKAN PUTUSAN YANG LAIN DARI PADA YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 10 KUHP
Yurisprudensi Pidana 067K/KR/1969 1969 UNSUR PENIPUAN HAPUS, KARENA UANG YANG DIMINTA OLEH TERDAKWA DAN SESUAI DENGAN UCAPAN TERDAKWA DIPERHITUNGKAN DENGAN/DIAMBIL DARI HONORARIUM TERDAKWA, MESKIPUN UANG TERSEBUT TIDAK DIBELIKAN BAN SEPEDA MOTOR UNTUK SAKSI SEBAGAIMANA DIUTARAKAN WAKTU TERDAKWA MINTA UANG TERSEBUT
Yurisprudensi Pidana 066K/KR/1969 1969 MENGINGAT SIFAT KETENTUANNYA TIDAK IMPERATIF, MAKA DIRAMPAS ATAU TIDAKNYA BARANG BUKTI ADALAH WEWENANG JUDEX FACTIE
Yurisprudensi Pidana 059K/KR/1969 1969 MENAMBAH JENIS HUKUMAN YANG DITETAPKAN DALAM PASAL 10 KUHP ADALAH TIDAK DIBENARKAN
Yurisprudensi Pidana 054K/KR/1969 1969 HAKIM PIDANA TIDAK BERWENANG MENETAPKAN GANTI RUGI
Yurisprudensi Pidana 030K/KR/1969 1969 DALAM SETIAP TINDAK PIDANA SELALU ADA UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM PADA PERBUATAN-PERBUATAN YANG DITUDUHKAN, WALAUPUN DALAM RUMUSAN DELIK TIDAK SELALU DICANTUMKAN
Yurisprudensi Pidana 029K/KR/1969 1969 PEJABAT YANG BERWAJIB UNTUK MENERIMA PERMOHONAN/MEMORI KASASI, SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 122 JO 125 UU MAHKAMAH AGUNG INDONESIA ADALAH PANITERA DARI PENGADILAN ATAU HAKIM YANG MENGADAKAN PUTUSAN DAN BUKAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG
Yurisprudensi Pidana 028K/KR/1969 1969 LATAR BELAKANG DARI TINDAK PIDANA SUBVERSI IALAH HUBUNGANNYA DENGAN KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK, KEKUATAN-KEKUATAN ASING DAN LAIN-LAIN TIDAK DIPERLUKAN, SEBAB YANG PERLU DISIMPULKAN ADALAH UNSUR-UNSUR DELIK SUBVERSI DARI PERBUATAN-PERBUATAN NYATA PARA TERDAKWA, TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN (VRJISPRAAK) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SUBVERSI DAPAT DIAJUKAN BANDING
Yurisprudensi Pidana 027K/KR/1969 1969 DICABUTNYA UNDANG-UNDANG PENGENDALIAN HARGA 1948 DENGAN DIGANTI PEPERPU NOMOR 09/1962, BUKANLAH MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN, KARENA PRINSIP BAHWA HARGA-HARGA DAN JASA DARI BARANG-BARANG HARUS DIAWASI TETAP DIPERTAHANKAN
Yurisprudensi Pidana 019K/KR/1969 1969 PUTUSAN YANG MENGANDUNG PEMBEBASAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN BANDING OLEH JAKSA, KECUALI DAPAT DIBUKTIKAN DALAM MEMORI BANDINGNYA BAHWA PEMBEBASAN ITU BUKANLAH PEMBEBASAN YANG MURNI
Yurisprudensi Pidana 015K/KR/1969 1969 PERUBAHAN SURAT TUDUHAN YANG DIMAKSUD OLEH PASAL 282 HIR ADALAH PERUBAHAN YANG TIDAK MENGAKIBATKAN TIMBULNYA PERBUATAN PIDANA LAIN
Yurisprudensi Pidana 011K/KR/1969 1969 DALAM DICTUM HARUS DISEBUT SEMUA KUALIFIKASI TINDAKAN YANG TERBUKTI DILAKUKAN TERDAKWA, PASAL 263 KUHP TIDAK ADA MENYEBUT ISTILAH SEORANG PEJABAT
Yurisprudensi Pidana 010K/KR/1969 1969 SEBAGAI PENGGANTI VISUM ET REPERTUM DAPAT JUGA DIDENGAR KETERANGAN SAKSI AHLI
Yurisprudensi Pidana 008K/KR/1969 1969 SEBAIKNYA DUA MACAM TUDUHAN DIATUR DALAM BENTUK TUDUHAN PRIMER DAN SUBSIDIER TETAPI TUDUHAN TERUTAMA ITU TIDAK DAPAT DIKATAKAN SALAH
Yurisprudensi Pidana 121K/KR/1968 1968 PENGHINAAN SECARA PRIBADI KEPADA PEGAWAI NEGERI WAKTU SEDANG MENJALANKAN JABATAN DENGAN SAH ADALAH MERUPAKAN PENGHINAAN KEPADA SUATU BADAN KEKUASAAN NEGARA
Yurisprudensi Pidana 117K/KR/1968 1968 DALAM “NOODTOESTAND” HARUS DILIHAT ADANYA : (1.) PERTENTANGAN ANTARA DUA KEPENTINGAN HUKUM. (2.) PENTENTANGAN ANTARA KEPENTINGAN HUKUM DAN KEWAJIBAN HUKUM. (3.) PERTENTANGAN ANTARA DUA KEWAJIBAN HUKUM
Yurisprudensi Pidana 089K/KR/1968 1968 ADANYA LATAR BELAKANG POLITIK MERUPAKAN UNSUR YANG ESSENTIIL BAGI TINDAK PIDANA SUBVERSIEF
Yurisprudensi Pidana 080K/KR/1968 1968 PASAL 4 PP NOMOR 45/1954 YANG MEWAJIBKAN SETIAP ORANG ASING YANG BERUMUR 16 TAHUN KEATAS MELAPORKAN DIRI KEPADA KANTOR KEPOLISIAN SETEMPAT IALAH APABILA ORANG TERSEBUT AKAN MENINGGALKAN TEMPATNYA LEBIH DARI 30 HARI
Yurisprudensi Pidana 077K/KR/1968 1968 PENANGGUHAN EXECUTIE TIDAK MENGHILANGKAN SIFAT MELAWAN HUKUM
Yurisprudensi Pidana 071K/KR/1968 1968 SUATU TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG DIRUMUSKAN BERDASAR UNSUR-UNSUR PEMERASAN PASAL 368 KUHP BERSAMA-SAMA UNSUR PENIPUAN PASAL 378 KUHP MERUPAKAN KESALAHAN YANG ESENSIL DAN MENYEBABKAN TUDUHAN TERSEBUT BATAL
Yurisprudensi Pidana 070K/KR/1968 1968 PERKARA YANG TIDAK BERSIFAT RINGAN SEPERTI YANG DIMAKSUD OLEH PASAL 6(1) AYAT a DAN b UNDANG-UNDANG NOMOR 1/1951 TIDAK DAPAT DIPUTUS SECARA IN ABSENTIA (VERSTEK)
Yurisprudensi Pidana 062K/KR/1968 1968 PEMERIKSAAN PERKARA DALAM TINGKAT KASASI DIDASARKAN PADA WAKTU PENERIMAAN PERMOHONAN KASASI, WALAUPUN RISALAH KASASI TELAH DITERIMA LEBIH DAHULU
Yurisprudensi Pidana 058K/KR/1968 1968 MESKIPUN TANGGAL PENERIMAAN KASASI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI TANGGAL DIAJUKANNYA PERMOHONAN KASASI, PERMOHONAN KASASI TERSEBUT DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU 3 (TIGA) MINGGU, NAMUN MAHKAMAH AGUNG TIDAK DAPAT MENYIMPANG DARI KETENTUAN PASAL 125 (1) UU MAHKAMAH AGUNG
Yurisprudensi Pidana 057K/KR/1968 1968 DALAM DELIK ADUAN TEMPO YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 74 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA ADALAH DIHITUNG SEJAK YANG BERHAK MENGADU MENGETAHUI PERBUATAN YANG DILAKUKAN, BUKAN SEJAK DIKETAHUI PERBUATAN YANG DILAKUKAN BENAR ATAU TIDAK
Yurisprudensi Pidana 041K/KR/1968 1968 (1.) PENGADILAN TINGGI DAPAT MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA DENGAN SEORANG HAKIM, UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1955 PASAL 2. (2.) KARENA UNDANG-UNDANG YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 14 (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1964 BELUM ADA MAKA TETAPLAH BERLAKU PASAL 6 (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1951
Yurisprudensi Pidana 036K/KR/1968 1968 (1.) DENGAN TIDAK MENYEBUTKAN PERKATAAN MELAKUKAN KEJAHATAN DALAM PUTUSAN TIDAK MENGAKIBATKAN BATALNYA PUTUSAN TERSEBUT. (2.) PERBEDAAN KWALIFIKASI ANTARA “PEMALSUAN SURAT” HANYALAH DALAM HAL TERJEMAHAN SAJA
Yurisprudensi Pidana 012K/KR/1968 1968 DALAM PUTUSAN HARUS DISEBUT UNSUR-UNSUR MANA DARI PASAL-PASAL KITAB-KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG TERBUKTI DILAKUKAN OLEH TERDAKWA. (1.) PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI L.N. 60-72 FS. 52 KUHP. (2.) PEMBERANTASAN KORUPSI FS. I. SUB C JO FS 64 KUHP
Yurisprudensi Pidana 041K/KR/1967 1967 TANGGAL PENERIMAAN RISALAH KASASI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI TANGGAL DIAJUKANNYA PERMOHONAN KASASI, MAKA PERMOHONAN KASASI BESERTA DENGAN ALASAN-ALASANNYA TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG-TENGGANG WAKTU DAN DENGAN CARA MENURUT UNDANG-UNDANG
Yurisprudensi Pidana 015K/KR/1967 1967 (1.) DENGAN BERLAKUNYA KEMBALI UNDANG-UNDANG DASAR 1945, NEGARA KITA TIDAK MENGENAL ADANYA FORUM PREVILIGIATUM. (2.) PADA AZASNYA MENGENAI PERBUATAN-PERBUATAN TERDAKWA PERTANGGUNG JAWAB PIDANANYA, YANG HARUS DILAKUKAN DIHADAPAN PENGADILAN, DAPAT JIKA DIKEHENDAKI, DISELENGGARAKAN BERSAMAAN DENGAN PERTANGGUNG JAWAB POLITIK KEUANGANNYA, YANG HARUS DILAKUKAN DIHADAPAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN MPRS ATAU DPRGR. (3.) BAHWA MUNGKIN SAJA PEMERINTAH DALAM MELAKUKAN KEBIJAKSANAAN EKONOMINYA MENGAMBIL KEPUTUSAN MENCIPTAKAN SUATU SISTEM SEMACAM DEFERRED PAYMENT (CHUSUS) AKAN TETAPI SECARA HUKUM (PIDANA) YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGENAI HAL-HAL ITU ADALAH TETAP PIHAK YANG SECARA MATERIIL TELAH MELAKUKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERSEBUT, IN CASU TERDAKWA. (4.) INSTANSI PABEAN TIDAK BERWENANG MEMBERI IZIN PERIHAL PENGUASAAN SENJATA API
Yurisprudensi Pidana 003K/KR/1967 1967 KEKHILAFAN DALAM HAL PEMBERIAN KWALIFIKASI TIDAK MERUPAKAN ALASAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN HAKIM BAWAHAN, KEKHILAFAN SERUPA ITU AKAN DIPERBAIKI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM TINGKAT KASASI, MESKIPUN PERMOHONAN KASASI DITOLAK
Yurisprudensi Pidana 141K/KR/1966 1966 PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK III/SAKSI TIDAK DAPAT DITERIMA PASAL 121 UU MAHKAMAH AGUNG
Yurisprudensi Pidana 136K/KR/1966 1966 (1.) PENGGANTIAN UU DEVIEZEN TAHUN 1940 DENGAN UU TAHUN 1964 NOMOR 32 TIDAK MERUPAKAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM ARTI PASAL 1 AYAT 2 KUHP. (2.) BAHWA SUATU BADAN HUKUM TIDAK DAPAT DISITA
Yurisprudensi Pidana 134K/KR/1966 1966 PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN JAKSA KARENA JABATAN TANPA SURAT KUASA DARI JAKSA AGUNG DIANGGAP SEBAGAI PERMOHONAN KASASI PIHAK (PARTY KASASI), PERMOHONAN KASASI FORMIL TIDAK DAPAT DITERIMA KALAU RISALAH KASASI TIDAK ADA DIAJUKAN
Yurisprudensi Pidana 079K/KR/1966 1966 DENGAN DIMASUKANNYA RISALAH KASASI OLEH PENUNTUT KASASI DIANGGAP BAHWA PENUNTUT KASASI TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASI PADA SAAT ITU JUGA
Yurisprudensi Pidana 050K/KR/1966 1966 TERHADAP PERKARA YANG TIDAK TUNDUK PADA PERATURAN BANDING DAPAT LANGSUNG DIMINTAKAN KASASI PS 6 UU NOMOR 1 TAHUN 1951
Yurisprudensi Pidana 048K/KR/1966 1966 HUKUM ACARA PIDANA ADALAH TERMASUK HUKUM PUBLIK YANG MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN YANG MEMBERIKAN JAMINAN TERHADAP HAK-HAK AZASI DARI TERDAKWA, SEHINGGA SEGALA PENAFSIRAN HARUS DILAKUKAN SECARA LIMITATIF
Yurisprudensi Pidana 033K/KR/1966 1966 PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN MELEWATI TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASASI TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA PASAL 122 AYAT 1 UU MAHKAMAH AGUNG
Yurisprudensi Pidana 005K/KR/1966 1966 KEBERATAN KASASI MENGENAI PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN TINGKAT KASASI
Yurisprudensi Pidana 109K/KR/1965 1965 PEMBUKAAN KEMBALI PEMERIKSAAN SIDANG GUNA MENCARI KEBENARAN MENGENAI SURAT TUDUHAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG, DENGAN TUDUHAN BAHWA KEPADA JAKSA/PENUNTUT UMUM HARUS DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENGUCAPKAN TUNTUTAN HUKUMAN BARU DAN REPLIK DISATU PIHAK DAN PEMBELAAN/PEMBELAAN BARU DAN DUPLIK OLEH TERDAKWA/PEMBELA DILAIN PIHAK, BILAMANA DIANGGAP PERLU
Yurisprudensi Pidana 042K/KR/1965 1965 SUATU TINDAKAN YANG PADA UMUMNYA DAPAT HILANG SIFATNYA SEBAGAI MELAWAN HUKUM BUKAN HANYA BERDASARKAN SUATU KETENTUAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN, MELAINKAN JUGA BERDASARKAN AZAS-AZAS KEADILAN ATAU AZAS-AZAS HUKUM YANG TIDAK TERTULIS DAN BERSIFAT UMUM, DALAM PERKARA INI MISALNYA FAKTOR-FAKTOR NEGARA TIDAK DIRUGIKAN, KEPENTINGAN UMUM DILAYANI DAN TERDAKWA SENDIRI TIDAK MENDAPATKAN UNTUNG
Yurisprudensi Pidana 025K/KR/1964 1964 PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN JAKSA AGUNG KARENA JABATAN TIDAK TERIKAT PADA TENGGANG WAKTU MENURUT PASAL 122 AYAT 1 UU MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
Yurisprudensi Pidana 100K/KR/1963 1963 (1.) MENDENGAR KETERANGAN SEORANG SAKSI ADALAH TERMASUK KEBIJAKSANAAN HAKIM. (2.) ALASAN-ALASAN UNTUK MEMASUKAN SEORANG KEDALAM PENJARA TIDAK MERUPAKAN SYARAT MUTLAK
Yurisprudensi Pidana 178K/KR/1962 1962 (1.) PUTUSAN TERAKHIR MENGENAI PELANGGARAN (TPE) DAPAT DIMINTAKAN BANDING KECUALI TIDAK DIPENUHIKETENTUAN DALAM PASAL 43 (1) SUB a & b DAN AYAT 2 SUB a & b. (2.) DALAM HAL ADA GABUNGAN PELANGGARAN DENGAN KEJAHATAN MAKA UNTUK TIAP-TIAP PELANGGARAN DIJATUHI HUKUAM DENGAN TIDAK DIKURANGI. PASAL 70 KUHP. (3.) PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN JAKSA AGUNG SEMATA-MATA UNTUK KEPENTINGAN HUKUM DENGAN TIDAK MERUGIKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN PASAL 17 UNDANG-UNDANG MAHKAMAH AGUNG

Bottom of Form

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *