Setya Novanto Menghilang Saat Dijemput Paksa

 JawaPos.com – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berada di kediaman Ketua DPR Setya Novanto, Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Jakarta Selatan Rabu (16/11) malam. Namun tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut, rupanya tidak berada di kediamannya. Di dalam hanya ada sang istri Deisti Astriani Tagor dan pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi. Berikut ini detik-detik Setya Novanto menghilang:

Rabu 15 November 2017 sekira pukul 10.30 Setya Novanto membuka sidang paripurna perdana, setelah para anggota DPR menjalani masa reses.

Di‎ pidatonya, Setya Novanto mengatakan DPR juga sedang melakukan dan menyelesaikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan terhadap tujuh RUU. Hal itu diantaranya pertama RUU Perubahan atas UU Nomor 32/2002 tentang penyiaran, kedua RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22/2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi, ketiga RUU tentang Perkelapasawitan, keempat RU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, kelima RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19/2003 tentang BUMN, keenam RUU tentang Kebidanan, dan tujuh RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.

Selanjutnya pukul 11.19 WIB, Setya Novanto sempat diwawancarai awak media ihwal tidak hadirnya di pemeriksaan oleh KPK.

Setya Novanto tidak hadir dalam pemeriksaan lantaran sedang melakukan uji materi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita lihat saja, kan saya juga sudah kirim surat ke KPK, karena sedang mengajukan gugatan ke MK,” ujar Novanto saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11).

Saat disinggung kenapa harus menunggu putusan MK mengenai gugatannya itu. Ketua Umum Partai Golkar ini tetap bersikukuh tetap menunggu putusan gugatannya itu.

“Pokoknya kita uji lah. Sama-sama diuji supaya tidak ada perbedaan-perbedaan,” katanya.

Sementara sekitar pukul 15.57 WIB, Sekretaris Jenderal Partai G‎olkar Idrus Marham dan pengacara Setya Novanto diwawancari awak media soal pertemuannya dengan Ketua DPR itu.

Dia mengatakan pertemuan itu hanya membahas perkembangan mengenai apa yang telah dirinya lakukan terkait kasus Novanto.

“Ini saya cuma 15 menit saya bertemu,” kata Fredrich.

Sementara pukul 17.00 WIB pengawal bayaran Setya Novanto tiba-tiba mendadak hilang dari DPR mereka pergi entah kemana.

Setelah itu, awak media yang sudah berjaga di pintu Kesetjenan DPR dan pintu Depan DPR bersiaga, karena takut Novanto kabur. Setelah itu, sekitar pukul 18.30 WIB Fredrich ‎pun pergi dengan melewati pintu Kesetjenan DPR.

Setelah itu sekitar pukul 21.39 WIB, petugas KPK lebih dari lima orang mendatangi kediaman Setya Novanto di Jalan Wijaya XII, Jakarta Selatan.

Penyidik datang bersama dengan petugas kepolisian yang berjumlah lima orang. Jumlah petugas kepolisian semakin banyak dan membuat pagar manusia di kediaman Novanto.

‎Kemudian sekitar pukul 23.34 WIB, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin keluar dari kediaman Setya Novanto. Dia mengatakan kedatangannya ke rumah mantan pria tertampan di Surabaya ini karena untuk membahas masalah Pilkada.

Wakil Ketua MPR ini sempat menghubungi asisten Setya Novanto untuk mengkonfirmasi keberadaan Setya Novanto di rumah.

“Ajudan bilang sore tadi ada di rumah,” katanya.

Namun setelah dia datang dari sore, tidak melihat Setya Novanto ada di kediamannya. Di dalam hanya ada sang istri Deisti Astriani Tagor, para pembantu dan kuasa hukum Fredrich Yunadi.

“Yang di dalam itu Ibu Deisti bersama pengacara. Jadi belum ketemu sampai sekarang,” ungkap Mahyudin.

Mahyudin mengaku sempat melihat para penyidik KPK. Namun dia tidak bisa ikut dalam pertemuan itu lantaran dirinya tidak mempunyai kepentingan. Alhasil dirinya hanya di ruangan belakang sambil menikmati santapan makanan.

“Jadi di belakang saya, sedangkan Ibu Deisti di ruang tamu, saya hanya makan pisang dan nonton tv,” pungkasnya.‎

Sebelumnya, KPK secara resmi telah menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP.

Komisioner KPK, Saut Situmorang mengatakan, pihaknya telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada tanggal 31 Oktober 2017 lalu atas naa Setya Novanto.

Menurut Saut, Setya Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014 bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang ada padanya saat itu.

Sehingga diduga merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 2,3 triliun dengan nilai paket pengadaan Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendagri.

Atas dasar itu, Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *