Penerapan Asas Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ketika berbicara tentang demokrasi tentu akan bertanya-tanya, Apa itu demokrasi? Apakah negara Indonesia telah menerapkan demokrasi? Pertanyaan ini muncul dalam dunia akedemisi dan selalu menghinggapi bangsa Indonesia. Selain itu danya beberapa pendapat bahwa negara Indonesia sendiri tidak memiliki kejelasan yang tepat tentang konsep demokrasi yang dianut. Jika melihat bentuk demokrasi dalam struktur pemerintahan Indonesia, baik dalam konteks pemerintah pusat maupun pemerintah hampir dapat dipastikan bahwa demokrasi hanya sampai pada proses pembuatan kebijakan, sementara jika mencari demokrasi yang berupa ciri khas yang dapat mewakili bahwa Negara indonesia.

Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu bangsa Indonesia sepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh wakil rakyat (DPR).[1]

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sekarang tentunya tidak sama lagi dengan pelaksanaan demokrasi Indonesia beberapa tahun lalu baik pada masa orde lama maupun orde baru. Hal ini didasari atas urgenitas sebuah demokrasi, sebagai bentuk riil dari proses demokrasi yang berjalan selama ini adalah keterlibatan dan peran serta rakyat Indonesia dalam melaksanakan Pemilihan Umum baik dalam pemilihan tingkat pusat maupun pemilihan dalam level daerah.

Setiap kejatuhan rezim otoriter tidak serta merta melahirkan demokrasi, bisa saja tercipta rezim otoriterian baru atau hanya demokrasi yang terbatas. Dalam konteks transisi, secara umum stuasi politik dan aturan main sama sekali tidak menentu dan penuh ketidakpastian. Demokrasi merupkan sebuah proyeksi sosial dari berbagai kepentingan dalam masyarakat transisi.[2]

Hal dipahami bahwa transisi ke demokratis, terjadi bila: (1) penguasa otoriter telah berakhir atau kehancuran rezim otoriter sebelumnya yang dilanjutkan dengan upaya-upaya menata aturan main baru dan lembaga-lembaga politik dalam kerangka rezim demokratis; (2) setelah jatuhnya penguasa otoriter, pemimpin baru dan masyarakat luas punya semangat dan keyakinan bersama akan demokrasi sebagai alternatif terbaik dalam sistem politik; (3) liberalisasi politik yang terus berlanjut sebagai agenda kritis untuk melembagakan demokrasi.[3]

Sebuah awal bagi pelaksanaan sistem Demokrasi yang baik ialah melibatkan rakyat dalam proses pelaksanaannya. Seperti contoh Pemilu tersebut, di awal-awal Indonesia pasca-Kemerdekaan pun Indonesia masih mencari formulasi yang tepat untuk menjalankan metode sukses pemerintahan yang efektif agar lebih mengedepankan kedaulatan rakyat. Selanjutnya penerapan demokrasi tidak hanya pada konteks pemilu saja melainkan implementasi pada tatanan lain termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dimana partispipasi rakyat dalam proses pembentukannya merupakan penerapan dari demokrasi.

Semua negara yang ada di dunia ini, mengakui bahwa demokrasi sebagai sarana unntuk mengukur akan keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi pada suatu negara. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Demokrasi penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan pada saat ini. Tidak terkecuali Indonesia yang menjadikan demokrasi sebagai reformasi dari rezim otoriter, namun bagaimanakah penerapan demokrasi tersebut terkait dengan pemebentukan peraturan perundang-udangan di Indonesia.

[1] Miriam Budiardjo, Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 134.

[2] Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm 33.

[3] Ni’matul Huda, Lembaga … op. cit., hlm 35.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *