Kontroversi Putusan Hakim Sarpin

 Putusan hakim Sarpin Rizaldi mengenai perkara praperadilan Komjen Budi Gunawan dijadikan acuan materi gugatan serupa oleh advokat pembela tersangka korupsi, mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

Kuasa hukum Suryadharma, Humphrey R Djemat dalam pembacaan permohonan gugatan praperadilan menyebutkan putusan Nomor 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt-Sel yang merupakan putusan perkara Budi Gunawan sebagai acuan bersama sejumlah putusan praperadilan lain.

Tim kuasa hukum menggunakan acuan dari hakim Sarpin Rizaldi yang melakukan penemuan hukum dalam putusan praperadilan Budi Gunawan.

“Hakim Sarpin Rizaldi dalam perkara praperadilan atas nama pemohon Budi Gunawan melakukan penemuan hukum dengan memperluas kewenangan pengadilan negeri dalam memutuskan dan memeriksa praperadilan dapat memeriksa sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam penyidik dan tindakan penuntut dalam penuntutan, dan sah tidaknya penetapan tersangka dalam tingkat penyidikan, sumber putusan No. 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt-sel,” kata kuasa hukum.

Selain putusan praperadilan Budi Gunawan, kuasa hukum juga menyitir putusan praperadilan lain yang digunakan oleh kuasa hukum mantan calon Kapolri tersebut dalam gugatannya.

Putusan praperadilan yang juga dijadikan acuan ialah putusan PN Bengkayang Kalimantan Barat Nomor 01/Pid.prap/2011/PN.Bgky dan putusan PN Jakarta Selatan Nomor 38/Pid.prap/2012/PN.Jkt-sel.

Kedua putusan tersebut sebelumnya digunakan oleh Budi Gunawan dalam materi gugatannya yang menegaskan bahwa penetapan tersangka bisa dijadikan objek praperadilan.

“Putusan praperadilan tersebut patut dijadikan acuan agar hakim memeriksa atastindakan penyidik dan penuntut umum yang tindakannya di luar KUHAP.Apabila tindakan penyidik yang dilakukan tanpa berdasar undang-undang, hal tersebut juga objekpraperadilan,” kata Humprhey.

Bukan Yurisprudensi

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Chatarina M Girsang mengatakan putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam praperadilan Komjen Budi Gunawan tidak bisa dijadikan acuan atau yurisprudensi dalam praperadilan tersangka korupsi Suryadharma Ali.

“Itu belum jadi yurisprudensi karena beberapa putusan praperadilan di beberapa daerah menolak penetapan tersangka termasuk dalam objek praperadilan,” kata Chatarina di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

Dalam eksepsinya KPK juga menyebutkan bahwa sejumlah putusan praperadilan yang dijadikan acuan dalam gugatan Suryadharma Ali tidak relevan dengan perkara a quo atau perkara yang sedang disidangkan.

Acuan pertama, yakni putusan praperadilan nomor 01/Pid.prap/2011/PN.Bgky di PN Bengkayang memutuskan mengenai sah tidaknya suatu penyitaan. “Putusan tersebut tidak bisa dijadikan yurisprudensi karena tidak relevan dengan perkara a quo,” kata tim hukum KPK.

Sementara putusan praperadilan kedua yakni nomor 38/Pid.prap/2012/PN.Jkt-sel yang memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka tidak dapat dijadikan acuan karena ada putusan MA yang membatalkan putusan praperadilan tersebut.

Sementara acuan terakhir, yaitu putusan hakim Sarpin Rizaldi dalam praperadilan Budi Gunawan nomor 04/Pid.prap/2015/PN.Jkt-sel yang memutuskan bahwa penetapan tersangka tidak sah tidak dapat dijadikan yurisprudensi karena tidak diikuti oleh putusan-putusan lainnya.

“Setelah putusan tersebut telah terdapat putusan lainnya yang bertentangan yaitu putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Pengadilan Negeri Sumedang, dan Pengadilan Negeri Bengkulu yang secara tegas menyatakan penetapan tersangka tidak termasuk ruang lingkup praperadilan,” kata tim hukum KPK.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *