Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Keputusan Pemerintah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan Hukum, yang secara yuridis termuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca Amandemen. Konsekuensi logis dari negara hukum adalah menjadikan segala bentuk kekuasaan di Indonesia harus tunduk kepada hukum yang berlaku tanpa suatu pengecualian dan bukan atas kekuasaan belaka.[1] Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van bestuur).[2] Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara dan diajalalankannya putusan hakim tata usaha negara…

Read More

Pengaturan Sistem Parlemen Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Perjalanan sejarah lembaga negara di Indonesia mengalami berbagai perubahan dilihat dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana didalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen mengatur beberapa lembaga negara yang dapat  dibagi dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lembaga-lembaga ini di secara rinci terbagi dari berbagai lembaga yang ada dalam konsep tersebut. Eksekutif dalam hal ini melingkupi Para Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan sebagainya yang ada dalam lingkup eksekutif, sedangkan lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan lembaga Yudikatif melingkupi segala lembaga peradilan yang ada.

Read More
WhatsApp chat