Angka Perceraian Tinggi di Mataram

 TINGGINYA angka perceraian di NTB merupakan permasalahan yang harus segera disikapi. Dari data di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram yang dikutip Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPP dan KB) NTB, selama tahun 2009 jumlah angka perceraian di NTB mencapai 3.231 orang.

Jumlah tersebut menurut Kepala BPP dan KB NTB Dra. Hj. Ratningdiah, MH, belum termasuk jumlah angka perceraian yang tidak dilaporkan ke aparatur desa atau pihak kecamatan, termasuk ke Pengadilan Agama. ‘’Masih banyak yang belum terdata dan dilakukan tanpa diketahui pihak berwenang. Jumlah yang ada sekarang ini baru yang tercatat saja,’’ ungkap Hj. Ratningdiah yang didampingi Kabag Humas dan Protokol Biro Umum Setda NTB L. Muhammad Faozal, S.Sos, MSi, saat jumpa pers di Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/2) kemarin.

Diakuinya, dari 3.231 kasus perceraian di NTB, Kabupaten Bima merupakan daerah yang tertinggi angka perceraiannya di tujuh kabupaten/kota selama tahun 2009 dengan jumlah perceraian sebanyak 790 orang. Disusul Kabupaten Sumbawa dengan angka perceraian 730 orang. Sementara Kabupaten Lombok Timur dengan angka perceraian 473 orang, Kabupaten Dompu dengan jumlah angka perceraian sebanyak 461 orang. Di Kabupaten Lombok Tengah, lanjutnya, angka perceraian mencapai 448, Kota Mataram dengan 218 orang dan Lombok Barat sebanyak 169 orang yang bercerai.

Menurutnya, faktor terjadinya perceraian di NTB karena beberapa hal, seperti masalah ekonomi, suami tidak bertanggung jawab, tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga. Selain itu, katanya, antara kedua pasangan diliputi rasa cemburu, krisis akhlak, kekerasan jasmani, kawin paksa, poligami tidak sehat, termasuk kawin di bawah umur. Adanya perceraian ini, berpengaruh terhadap masalah pendidikan anak, sehingga banyak anak-anak yang telantar.

Hal lain yang menjadi perhatian pihaknya, kata mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini, adalah kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2008, disebutkan, kasus kekerasan pada anak yang berhasil didata sebanyak 493 kasus. Sementara pada tahun 2009 yang berhasil ditangani di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB hingga April sebanyak 19 kasus. Sebagian kasus yang menimpa anak-anak tersebut, katanya, terjadi di lingkungan keluarga sebanyak 51,67%, lingkungan pendidikan 31,67%. Sementara di tempat umum, katanya, jumlah kasus anak yang tercatat sebanyak 10,00%, tempat kerja 1,67% dan tempat lainnya 5,00%.

Terkait anak yang bersangkut hukum, Ratningdiah, mengaku cukup tinggi. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 700 lebih kasus dan tahun 2009 meningkat menjadi 800 lebih. Namun, yang dipenjara hanya beberapa anak dengan kasus, pencurian narkoba dan kasus lainnya.

Meski demikian, pihaknya, tidak bisa berbuat banyak terhadap anak-anak yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus untuk orang dewasa. Apalagi, katanya, di NTB tidak ada Lapas (lembaga pemasyarakatan) khusus untuk anak. ‘’Kita di NTB belum memiliki Lapas anak. Kondisi ini bisa berpengaruh terhadap psikologis anak. Sekarang ini, pola pembinaan yang baik, kalau ada anak-anak yang bermasalah harus dikembalikan kepada keluarga, sehingga anak-anak tidak kehilangan masa kanak-kanaknya,’’ ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *